• Kam. Apr 18th, 2024
Top Tags

Korupsi Anggaran Desa ; Pengembalian Kerugian dan Proses Hukum

ByRedaktur

Apr 20, 2021

Tasikmalaya, Media Kota

Sebagai penyelenggara pemerintahan, aturan dan prosedur administrasi desa khususnya menyangkut keuangan perlu mendapat perhatian agar terhindar dari jerat hukum. Korupsi anggaran / pendapatan desa sering terjadi dengan berbagai modus yang dilakukan bahkan melibatkan oknum pejabat kecamatan dan kabupaten

Modus korupsi anggaran yang dilakukan seperti membuat rancangan anggaran biaya diatas harga pasar, perjalanan dinas fiktif, dipinjam sementara untuk keperluan pribadi, mark up pembayaran ATK dan honorarium, retribusi pajak desa yang tidak disetorkan, pemangkasan anggaran publik, kongkalikong dalam proyek yang didanai anggaran desa serta proyek fiktif

Hal tersebut dikemukakan KBO Reskrim Polres Kota Iptu Ridwan Budiarta, SH pada Pembinaan dan Penyuluhan Hukum bagi Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya di Aula Desa Rajapolah, rabu (31/3/2021)

“Sanksi pidana ranahnya undang-undang tipikor. Pasal 7 PKS (perjanjian kerjasama) 2018 tentang APIP dan APH dimana APIP menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat apakah kesalahan administrasi atau pidana. Kesalahan administrasi di kembalikan ke APIP, jika ada unsur pidana diserahkan ke APH,” jelas Ridwan

Menurutnya, upaya pencegahan lebih dikedepankan. Kesalahan administrasi jika tidak ditemukan kerugian negara ; tuntutan ganti rugi selambat-lambatnya selama 60 hari sejak laporan hasil pengesahan APBD dikeluarkan termasuk syarat digunakannya diskresi

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya M. Syarif mengatakan bahwa penggunaan anggaran desa harus hati-hati agar tidak terjadi penyimpangan. Pihaknya siap menerima konsultasi dari Apdesi atas laporan pengaduan masyarakat atas penggunaan anggaran desa dan dikembalikan terlebih dahulu ke APIP / Inspektorat untuk dikaji

“Jika terjadi penyelewengan anggaran, Kembalikan uang negara yang diselewengkan hasil kajian APIP. Jika 60 hari mentok, baru ke APH untuk diproses lebih lanjut,” jelasnya

Transparansi anggaran yang dimusyawarahkan, menurut M Syarif akan menghambat atau mencegah terjadinya kasus korupsi/penyelewengan anggaran desa. Selain itu, penggunaan anggaran desa bisa tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat setempat termasuk pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi pengangguran

Senada, Irban I Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Andri Ardiansyah menjelaskan setiap pengaduan yang masuk ke APH yang sifatnya administasi akan dikaji APIP dan jika ditemukan kerugian negara, harus dikembalikan selambatnya dalam waktu 60 hari

“Apabila melebihi batas waktu diserahkan ke kepolisian. Proses berlanjut dan jika ada unsur tipikor, walaupun ada pengembalian proses pidana tetap berjalan,” ungkapnya

Ditambahkan Ardiansyah, lapotran pengaduan masyarakat bisa ke APH atau ke APIP kecuali untuk kasus tangkap tangan dan atau cukup mengandung unsur pidana, kepolisian bisa langsung menangani (Iwan R/AD)