
Jawa Barat, mediakota-online.com
Komunitas Sapi Indonesia Melalui Ketua Jabar Habib Irfan Arif lakukan jejak pendapat dengan dewan DPRD provinsi Jabar komisi 2 dalam menyampaikan aspirasi para peternak lokal yang berjuang saat dilanda wabah penyakit mulut dan kuku, Selasa 28 Juni 2022.
Selain dari komunitas sapi Indonesia (KSI) turut pula dari komunitas para peternak dan juga penjual sapi yang secara langsung di terima oleh para jajaran komisi 2 DPRD provinsi Jabar yakni R.Yunandar Rukhiadi Eka Perwira ST., DRA Hj Lina Ruslinawati., Drs H Anwar Yasin., Hj Yuningsih MM., Ir H Herry Dermawan., H Faisal Hafan Farid SE., MSI., dan Jajaran anggota komisi 2 DPRD Provinsi periode 2019-2024 dan juga dinas peternakan provinsi Jawa barat.
Dalam penyampainya para peternak kepada para dewan DPRD provinsi komisi 2 tersebut kondisi saat ini yang melanda hewan yang dimilik para peternak sangat membuat rugi ekonomi usahanya.
Selain bisa menyebabkan gulung tikar para pengusaha lokal, dana usaha awal pinjaman dari pihak seperti bank dan lainya tetap harus dibayar oleh para peternak, Sedangkan sapi-sapi yang di urus mati dan harus dipotong paksa dan di jual secara harga murah.
Ditambahkan Habib Irfan Arif pemerintah pusat sendiri hanya baru menggelontorkan dana bantuan sebesar RP 7,811.421.200 untuk penanganan seperti obat-obatan, Sarana dan prasarana Desinfeksi, Bio Scurity, Bahan KIE (komunikasi, Informasi dan Edukasi), sarana dan prasarana penanggulangan PMK, Sosial dan Koordinasi, pengawasan dan Pemeriksaan hewan. Itu semua di gelontorkan kepada dinas dan mekanisme di lapangan seperti apa yang dilakukan kita tidak tau.
Namun Demi Keberlangsungan para pelaku peternak bisa bertahan seharusnya ada program pemerintah secara langsung memberikan rangkulan agar kerugian yang dialami oleh sapi mati dan potong paksa bisa memberikan keringanan kepada kerugian yang dialami para peternak. Begitu banyak jeritan dan aduan dari para peternak kepada kita sebagai komunitas sapi indonesia.
Saya selaku ketua KSI Jabar pemerintah tak hanya menganggarkan untuk penanganan obat -obatan dan biaya akomodasi dinas namun harus bisa membantu meminimalisir kerugian para peternak.
Peran serta pemerintah ini diharapkan tetap bisa memotivasi para peternak apalagi saat ini banyak pelaku peternak yang masih muda muda dan jangan sampai menghentikan gairah mereka dalam bidang peternakan, tandasnya. (Benn/ Hasan Himmah)