• Rab. Apr 24th, 2024
Top Tags

Dinas PUPR Kab.Tanbu Ada Dugaan Terindikasi Korupsi Pemasangan Jaringan Pipa

ByWira

Jul 13, 2022

Kab.Tanbu, mediakota-online.com
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 yang merupakan usaha pencapaian Millenium Development Goals serta dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah untuk kepastian hukum, tujuan hukum adalah mewujudkan kemanfaatan dan keadilan.

Tindakan Pemerintah Daerah dalam menjamin pembangunan infrastruktur PDAM melewati dinas PUPR guna mempercepat penyedian air minum pada masyarakat memiliki keabsahan karena sebagai pemenuhan hak atas air bersih dan Pemerintah Daerah melalui dinas PUPR untuk manfaatkan, peningkatan sambungan jaringan pipa ke rumah tangga.

Pasal pemerintah Pusat melewati Dinas PUPR Kab.Tanbu mengharapkan dapat membangun infrastruktur untuk dapat meningkatkan pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat yang dana bersumber dari dana DAK tahun 2022. Kebijakan Pemerintah tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 (Perpres 29/2009).

Pemberian pendanaan terhadap pembangunan infrastruktur jaringan pipa PDAM melalui dinas PUPR Kab. Tanbu Prov. Kalsel serta Mengacu pada Pasal 2 Perpres 29/2009, pembangunan infrastruktur jaringan pipa air bersih PDAM untuk mempercepat penyedian air minum pada masyarakat yang mendapatkan fasilitas Penjaminan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 Otonomi Daerah Sebagai perwujudan welfare state dan solusi luasnya wilayah, Negara melakukan desentralisasi kekuasaan kepada Pemerintah Daerah agar pelayanan publik dapat dilaksanakan secara efektif Desentralisasi kekuasaan tersebut dikenal dengan otonomi daerah.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Pusat menyerahkan sebagaian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU 23/2014, urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. 

Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur jaringan pipa PDAM melewati dinas PUPR kab.Tanbu untuk Mempercepat Penyedian Air Minum Pada Masyarakat adalah unsur paling penting dalam kehidupan, sehingga layak apabila air bersih adalah hak asasi manusia. Hak atas air bersih ditafsirkan sebagai komponen implisit dari hak asasi manusia yang ada, yaitu hak untuk hidup penggunaan air yang seefisien mungkin, sehingga sumber daya air dapat dinikmati dalam keadilan dalam penyediaan dan akses ke air bersih. Konsep air bersih sebagai barang ekonomi, sehingga masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah  dapat mengakses atau menikmati pasokan air bersih yang memadai yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat setempat.

Dengan ada aturan dari pemerintah tersebut serta terkait penambahan Infrastruktur pemasangan instalasi jaringan air bersih oleh dinas PUPR Kab.Tanbu dan adanya perluasan jaringan Instalasi pipa PDAM kab.Tanbu provinsi Kalsel yang dana bersumber dari dana DAK tahun 2022 dan dengan Nama Tender Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu (DAK),Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, K/L/PD Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Satuan Kerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG dengan Pagu Rp. 1.610.000.000,00 dan dengan HPS Rp. 1.609.999.380,78,serta bernama Pemenang CV.Nada Kharisma beralamat Jl.Pangeran Samudera NO.100 RT.19 Kertak Baru Ilir banjarmasin – Banjarmasin (Kota) – Kalimantan Selatan, di perumahan Pelajau Indah Residen(PIR) dan Perumahan Baroqah Indah Residence (BIR2), dan perumahan Griya Pratama didesa sungai Cuka yang bangunanya rumah serta di huni oleh masyarakat berjumlah 200 unit rumah dan yang belum terbangun 100 unit rumah dan dengan jarak dari perumahan dengan pipa induk cuma 100 meter dan hampir lima tahun 5 dalam pengusulan, hingga saat ini belum juga direalisasikan untuk jalur pipanya air bersih dan penyambuhan leadeng oleh pihak dinas PUPR  Kab. Tanbu Provinsi Kalsel,  padahal  sudah banyak penghuni di rumah yang terbangun dan sudah ditempati oleh warga masyarakat setempat.

Saat di konfirmasi dengan warga masyarakat yang perumahan belum mendapatkan sambungan/terpasang jaringan pipa air bersih/leadeng di Kab.Tanbu,mengungkapkan, “Bahwa menurut saya kenapa?,leadeng yang perumahan sudah banyak penghuninya dan rumahnya tidak di sambungkan/pasang jaringan pipa leadeng oleh pihak dinas PUPR Kab.Tanbu, Sedangkan perumahan yang pengembangan saudara Jasrius yang berada di perumahan Lalan Manggis yang bangunannya hanya sekitar 30 buah unit rumah saja, tetapi sudah di pasangkan jalur serta jaringan pipa PDAM/air bersih, dengan terlihat dan tampak ada  ratusan batang pipa berserakan di tanah, milik dinas PUPR Kab.Tanbu serta sudah menumpuk di lokasi perumahan saudara Jasrius tersebut, padahal jarak perumahan tersebut sangat jauh dari pipa induk dan harus melewati lahan kosong yang tidak ada perumahan dan tidak ada terdapat bangunan Rumah sekitar ± 2 Km menuju perumahan lalan Manggis, sehingga menurut pendapat saya diduga,terindikasi ada pemboroskan anggaran daerah serta diduga terjadi persekongkolan/korporasi untuk korupsi dan KKN untuk menganggarkan dana DAK tersebut untuk pemasangan jaringan pipa PDAM di lokasi perumahan milik saudara Jasrius yaitu sebagai developer perumahan Lalan Mangggis, hal ini dapat diduga terjadi persekongkolan/korporasi bersama-sama antara Kadis Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu (DAK) PUPR kab.Tanbu sebagai Satket/KPA, Kab. dan PPTK,konsultan pengawas dengan Developer perumahan, sebaliknya kita melihat pada perumahan Pelajau Indah dan Baroqah Indah Resudence serta perumahan Griya Pratama yang jaraknya sangat berdekat dari Instalasi pipa induk PDAM belum di pasang sambungan air bersih PDAM dan bangunan perumahan sudah banyak penghuninya, namun !, anehnya tidak dipasangkan pipa Leadengnya, padahal menurut saya dari segi bisnis sangat menguntungkan untuk penjualan airnya ada apa ini ?”Ungkapnya.

Saat di minta komenter LSM Forum Rakyat Membangun kertua yang berindisial Hn masalah  proyek Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu (DAK) di perumahan Lalan Manggis tersebut mengungkapkan,”Bahwa menurut kita bahwa proyek tersebut tidak tepat sasaran dan terjadi persekongkolan lelang proyek, di sebabkan namanya Developer perumahan untuk fasilitas/sarana public/sarana kelengkapan perumahan antara lain: jalan, listrik, jembatan/box cover,irigasi,RTH, tempat ibadah, sampai tempat sampah itu tanggung jawaban Developer perumahan, menurut UU no. 1 tuhan 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman, dan dengan kecuali perumahan tersebut sudah lunas dan di serahkan kepada pemerintah untuk mengelolah fasilitas perumahan tersebut,barulah pemerintah bisa menurutkan/melaksanakan proyek di lokasi perumahan tersebut dan ia menambahkan melihat dari pekerjaan proyek di lapangan dapat di duga dalam lelang tender proyek Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu (DAK) terjadi persekongkolan/korporasi/diatur dalam lelang proyek,di sebabkan dalam pekerjaan di lapangan tidak mempunyai fasilita kerja/alat mobilisasi kerja yang antar, satu unit mobil tangki, satu unik alat pemadatan tanah/vibrating Rammer/fever roller 2,5 ton, satu unit excavator mini dan satu unit alat penyambung pipa,kalau sudah mempunyai alat fasititas kerja tersebut baru menjadi pemenang lelang tender proyek tersebut,”ungkapnya.(Halion).

By Wira