Tasikmalaya, MediaKota Online –
Walikota Tasikmalaya Drs. H. Muhammad Yusuf melalui Kepala DKPSDM dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya untuk dapat memperjuangkan dan mengusulkan guru honorer dan tenaga kependidikan kepada pemerintah pusat agar mereka segera dapat terangkat dalam program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Hal tersebut diungkapkan Yusuf saat silaturahmi dengan guru honorer sekaligus menyerap aspirasi mereka yang dimotori dan diinisiasi Warung Diskusi dan Komunikasi Persoalan Tasikmalaya (Warkop Tasik) di Bumi Ambu Jalan Mayor Elang Subandar, jumat (29/7/2022)
Terkait dengan kebijakan pemerintah pusat ini, guru honorer menginginkan percepatan pengangkatan menjadi PPPK termasuk didalamnya tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya seperti operator dan guru bahasa inggris agar dapat diikutsertakan dalam program PPPK. “Kita akan berhitung anggarannya karena itu akan menjadi beban daerah. Mudah-mudahan persoalan mereka tahun ini semuanya dapat terselesaikan,” kata Yusuf yang segera akan membahasnya secara komprehensif
Dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Ir. Hj. Eli Suminar, MP bahwa pendidik dan tenaga pendidikan masih kekurangan, pihaknya akan mengusahakan 366 yang tersisa setelah 127 orang yang sudah lulus program PPPK dapat masuk semua pada tahun ini
“Yang 127 sudah masuk passing grade, yang tidak masuk nanti ada penilaian dan evaluasi dari dari kepala sekolahnya. Kita tingkatkan kinerja dan kompetensinya seperti melalui worshop, itu sudah kita persiapkan semuanya,” ungkapnya
Memperjuangkan dan mengusulkan guru honorer menjadi PPPK sejalan dengan harapan Warkop Tasik yang sudah mendampingi GTKNK (tenaga honorer) sejak tahun 2020 dan memfasilitasi pertemuan dengan pemangku kebijakan melalui konsolidasi sebagai bentuk antisipasi saat Permen yang akan menghapus guru honorer pada tahun 2023 diberlakukan
“Kami menjembatani GTKNK bisa bertemu langsung dan mendapat penjelasan secara utuh. Persoalan di Kota Tasikmalaya bisa diselesaikan dengan duduk bareng tidak hanya melalui demo yang secara konstitusi tetap dibenarkan. Hal yanag kami lakukan bisa menjadi roll model dalam mencari solusi ,” ungkap Ketua Warkop Tasik Asmansyah Timutiah
Menurutnya, lebih dari 1000 guru honorer di Kota Tasikmalaya, menjadi jumlah terbesar di Jawa Barat dan secara bertahap sudah bisa menapaki PPPK (dua tahapan) dan tinggal tersisa 366 guru honorer termasuk guru yang tidak linier untuk dapat naik ke program PPPK
Guru honorer, terang Asmansyah tidak ada dalam konsep pendidikan tapi berada dalam wilayah administrasi negara sehingga diharapkan pihak terkait memahami konsep dari pendidikan sehingga mereka perlu disetarakan
“Insyaalloh sebelum Walikota purna bakti tahun 2022, persoalan ini bisa diselesaikan semua,” pungkasnya (Ayi Darajat)