Tasikmalaya, Mediakota Online –
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsisi Pertalite, Biosolar dan Pertamax pada 3 September 2022 menimbulkan beragam reaksi penolakan dari elemen masyarakat hingga wakil rakyat di DPR karena dianggap tidak memperhatikan kesulitan masyarakat yang belum pulih ‘penderitaannya’ akibat efek Pandemi Covid-19
Melalui wakilnya di DPRD, Fraksi PKS Kota Tasikmalaya secara tegas menolak kenaikan harga BBM dan meminta Presiden membatalkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan sangat memberatkan masyarakat yang baru saja akan bangkit setelah dihempas pandemi Covid-19
“Fraksi PKS secara tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan menimbulkan multiflying effect yang dahsyat berupa naiknya inflasi, baik di sektor pangan, barang maupun transportasi umum,” kata Ketua Fraksi PKS Kota Tasikmalaya Dede, S.IP saat Interupsi pada sidang Paripurna ke-16, senin (5/9/2022)
Pihaknya menyesalkan kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan dan menimbang setiap kebijakan yang akan dikeluarkan mengingat kondisi di tengah kesulitan masyarakat yang belum pulih akibat pandemi Covid-19, belum lagi ada ancaman kerawanan pangan, ancaman kelaparan dan krisis pangan yang berkali-kali disampaikan presiden
Kenaikan BBM dianggap akan menaikkan angka inflasi yang sangat tinggi yang akan berdampak pada semua sektor kehidupan ; transportasi, logistik, kedaulatan pangan dan energi, harga pasar yang sulit dikendalikan bahkan berkorelasi terhadap sektor sosial lainnya
“Menolak kenaikan BBM khususnya yang bersubsidi karena tugas negara harus menyelamatkan hajat hidup orang banyak khususnya warga yang sangat rentan,” ungkap Dede yang meminta DPRD dan Pemkot bersama memikirkannya
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PAN H. Mamat Rahmat, SH secara prinsip menolak kenaikan harga BBM bersubsidi mengingat dampak yang ditimbulkannya serta berimbas pada sektor lainnya (menyeluruh)
Berkaca pada kenaikan BBM tahun 2013-2014 walaupun ada BLT yang diterima langsung kelompok rentan, terang Mamat tidak dapat menghentikan angka kemiskinan malah terjadi peningkatan angka kemiskinan
Dia menghitung angka kemiskinan justru akan naik ditengah situasi pandemi yang belum sepenuhnya pulih benar, belum berdaya dan belum punya ketahanan yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi yang sangat sulit “BLT hanya sesaat saja,” sesalnya
DPRD sudah dua (2) berkirim surat ke DPR RI terkait aspirasi masyarakat di daerah yang menolak kenaikan BBM dan meminta mencabut kebijakan pemerintah minimal merevisinya agar masyarakat tidak resah “Ini urusan perasaan saya yang melihat, mengerti dan tahu benar perasaan masyarakat Kota Tasik, terserah urusan pimpinan lainnya,” ungkap Mamat terkait sikap Partai PAN di Pusat
Disebutkan, tugas politik dan tugas kepemimpinan ini adalah memastikan bahwa masyarakat tidak menderita akibat kebijakan yang dibuat dan seyogyanya pemerintah benar-benar mengamankan fiscal dengan tidak mengambil haknya orang miskin, hak petani dan nelayan dan kelompok rentan yang seharusnya dilindungi oleh negara (Ayi Darajat )