Jakarta, mediakota-online.com
Gubernur Bali I Wayan Koster mengusulkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mencabut visa on arrival (VoA) bagi warga negara Rusia dan Ukraina yang ingin berkunjung ke Bali. Namun Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim tak setuju dengan usulan tersebut.
“Jadi gini, bahwa setiap kebijakan juga harus dilihat secara konprehensif apa yang terjadi di Bali belum tentu terjadi di seluruh Indonesia. Sementara kebijakan VoA ini digunakan di seluruh Indonesia, kita harus pertimbangkan secara matang bagaimana dampaknya terjadi daerah yang lain,” ujar Silmy Karim di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang.
Karim menganggap kejadian di Bali itu tidak serta merta menjadi dasar untuk mencabut visa on arrival. Tetapi yang menjadi catatan adalah bagaimana kolaborasi pihak petugas di lapangan meningkatkan pengawasan dan tidak terjadi pembiaran pelanggaran.
“Nah kita aparat bertugas operasi untuk melakukan pengawasan dan penindakan sesuai dengan tugas fungsinya, dari sisi Imigrasi kita tertibkan, dan aparat lain di jalan ada Polri dan ini kita lihat sudah kondusif, saya tiap pagi cek kondisi bagaimana disampaikan sudah mereda, bahkan dari sisi voa pun sudah ada penerbitan Voa nya sekitar 40-30 persen bila dibanding periode 3 bulan terakhir pada tahun 2022,” sebutnya.
“Jadi kalo saya harus cabut kita lihat dampaknya, tetapi kita harus ambil contoh Rusia juga ada di Thailand ada di negara lain mereka tertib aja. Makanya masalah ketertibanya ya itu dulu kita beresin, baru kemudian kita cabut,” sambungnya.
Dikatakan Karim, jangan dikemudian hari ketika kebijakan visa on arrival itu betul-betul dicabut tetapi tidak konsisten. Sementara yang dibutuhkan itu kebijakan yang konsisten secara kontinu pengawasan dan dilakukan penindakan.
“Jangan kita langsung eskalasi untuk mencabut sehingga kebijakan itu menjadi tidak konsisten. Sementara yang kita butuhkan kebijakan yang konsisten dan kontinu pengawasan dilakukan penindakan. Ya namanya turis polanya macam-macam, makanya itu kita tertibkan,” ucapanya.
Bagi Direktorat Jenderal Imigrasi bukan berarti pihaknya tidak mau mencabut kebijakan visa on arrival tersebut. Namun yang perlu dikaji adalah bagaimana dikemudian hari tidak meninggalkan persoalan yang buruk.
“Kita kaji, kalau emang harus dicabut, kita cabut, kalau ternyata penindakan operasi ini cukup, ya sudah nggak perlu langsung ambil (keputusan cabut visa on arrival) yang nanti malah ada residunya dikemudian hari,” ungkapnya.
Karim optimis Indonesia mampu mengurus turis yang membuat masalah. Dia mengaskan kembali, kolaborasi pengawasan dan penindakan untuk WNA yang melakukan pelanggaran harus betul-betul secara konsisten.
“Negara lain bisa kok mengurus turis Rusia, masa kita enggak bisa. ya pokoknya saya fokus pengawasan dan penindakan dulu sambil kita telaah lebih lanjut supaya keputusan itu tidak salah kan, gak bisa kebijakan itu berubah berubah tetapi harus konsisten dan kontinu begitu juga pengawasan, ya jadi kalo negara lain bisa menertibkan Rusia masa kita gak bisa,” jelasnya.
Sebelumnya, viral aksi wisatawan asing di Bali yang melanggar aturan lalu lintas, mulai dari tidak pakai baju saat berkendara, tidak pakai helm, hingga tidak memiliki lisensi untuk berkendara. Parahnya, saat ditegur petugas, beberapa bule itu justru malah marah. [Benn/wira]