Jakarta, mediakota-online.com
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengungkapkan sindikat perdagangan orang tak tersentuh selama bertahun-tahun. Keberadaan mereka tak tersentuh hukum lantaran dibekingi oknum aparat mulai dari TNI/Polri hingga kementerian dan lembaga, termasuk oknum BP2MI sendiri.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam. Mulanya, Benny menyampaikan terkait MoU antara BP2MI serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Pertemuan tadi memastikan ada pihak-pihak yang akan kita serahkan ke PPATK, baik perorangan di lingkungan BP2MI untuk kita minta tracing, maupun lembaga-lembaga berbadan hukum,” kata Benny dalam jumpa pers, Sepekan yang lalu.
Berdasarkan penelusuran PPATK, kata Benny, perputaran uang dalam bisnis perdagangan orang ini mencapai ratusan miliar rupiah. Bisnis kotor ini, ia katakan, sudah terjadi selama bertahun-tahun.
“Penjelasan sudah disampaikan PPATK sebelumnya sudah dijelaskan ratusan miliar perputaran uang yang diduga berasal dari sindikat penempatan ilegal, itu belum jika ditarik mundur ke belakang, misal 5 atau 10 tahun yang lalu. Ini yang sering saya katakan, ini bisnis kotor yang perputaran uangnya sangat besar,” jelas Benny.
Benny mengakui bisnis ini tak tersentuh karena melibatkan banyak oknum aparat penegak hukum hingga kementerian/lembaga, bahkan BP2MI serta pemerintah daerah.
“Terkait keterlibatan pihak-pihak dari kementerian/lembaga sudah dari 3 tahun lalu kenapa mereka jadi kelompok the untouchable di negeri ini, karena selalu dibekingi oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan dan ini era keterbukaan,” tuturnya.
“Saya katakan ada oknum TNI terlibat, oknum Polri terlibat, oknum kementerian/lembaga terlibat, Pemda terlibat, dan oknum di BP2MI, saya ingin fair sampaikan ini,” tambahnya.
Oknum BP2MI Terima Duit TPPO
Benny juga menyampaikan ada oknum di BP2MI yang terlibat dalam bisnis TPPO ini. Oknum tersebut menerima uang dalam penempatan ilegal pekerja migran Indonesia (PMI).
“Kita baru menerima data dari berbagai data yang dikirim rekan-rekan PPATK, diduga kuat satu orang BP2MI tentu masih kita rahasiakan namanya terlibat menerima aliran dana dari sindikat penempatan ilegal,” kata Benny.
Benny menyebut oknum tersebut akan segera diperiksa. Dia memastikan oknum itu akan dipecat dan diberi sanksi tegas.
“Besok kita lakukan pemanggilan, lakukan pemeriksaan intensif, dan saya yakin sanksi berat termasuk pemecatan akan kita lakukan terhadap yang bersangkutan,” ujarnya.
“Kita serius dan tidak main-main dalam hal ini,” imbuhnya.
698 Tersangka TPPO Telah Ditangkap
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap hasil kinerja Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam kurun satu bulan. Mahfud menyebut sudah ada 698 tersangka TPPO yang ditangkap.
“Berdasarkan data satgas TPPO, data dari tanggal 5 Juni hingga 3 Juli kemarin Satgas TPPO Polri, Polda dan jajaran yang mengolah berbagai informasi dari berbagai sumber, terutama dari BP2MI ini sampai hari ini, penersangkaan terhadap 698 tersangka, jadi dalam satu bulan itu, dari berbagai daerah di Indonesia,” kata Mahfud di kantornya.
Sementara itu, dalam waktu sebulan tersebut, Satgas TPPO juga berhasil menyelamatkan 1.943 korban. Dia menduga masih banyak korban yang belum diselamatkan.
“Langkah ini diikuti dengan penyelamatan terhadap 1.943 korban. Satu bulan itu 1.943 yang bisa diselamatkan. Mungkin masih banyak yang belum bisa diselamatkan, tapi ini tidak pernah terjadi sebelumnya satu bulan menyelamatkan sekian, tetapi yang sebulan terakhir ini sudah sangat produktif,” ujarnya.
[Benn]