Tasikmalaya, MediaKota-online.com
Desa Sukakerta Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya memutuskan menolak Bansos beras 10 kg Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) periode Mei 2024, selasa (14/5/2024).
Penolakan dilakukan karena didapatkan kualitas beras yang diduga kurang layak konsumsi seperti bansos beras sebelumnya
“Kepala Desa Sukakerta memutuskan menolak setelah kaur kesra melakukan pemeriksaan bansos beras itu yang disaksikan LPM dan beberapa ketua RT,” kata Ketua Divisi Hukum DPC Apdesi Kabupaten Tasikmalaya Alfie Akhmad, SE, SH, MH.
Pasca penolakan bansos beras itu, seluruh kaur kesra 11 desa yang ada di Kecamatan Jatiwaras esok harinya (15/5) diundang pihak Kecamatan Jatiwaras
Disebutkan, dalam pertemuan itu Camat Jatiwaras Hanhan mengatakan bahwa diterima atau ditolaknya bansos beras merupakan hak kepala desa dan jangan merasa takut jika penolakan dilakukan
Pernyataan Camat Jatiwaras ditambahkan TKSK Jatiwaras Maspupah yang menyatakan bahwa bansos beras itu dikembalikan kepada desa masing-masing, dan tidak bisa memaksa untuk menerima atau menolaknya.
Bantuan beras dari Badan Pangan Nasional yang menugaskan kepada Perum Bulog sebagai operator program ini di Kecamatan Jatiwaras, sebut Alfie Akhmad dalam beberapa kali penyaluran kualitasnya dikatakan sangat baik.
Namun, untuk periode Mei 2024 kualitas beras di Desa Sukakerta dan Desa Kertarahayu dibawah kualitas desa lain di Kecamatan Jatiwaras seperti di Desa Ciwarak dan Desa Mandalamekar.
“Niat kami dari awal untuk menjaga hak-hak warga dan akan kami tolak beras yang tidak atau kurang layak konsumsi, karena itu bukan pemberian,” tegasnya
Alfie Akhmad yang juga Kepala Desa Mandalamekar Kecamatan Jatiwaras mengharapkan agar para pihak terkait lebih aktif memeriksa kelayakan bantuan pangan untuk masyarakat.
“Tidak semua kepala desa apalagi masyarakat punya kemampuan untuk menolak bantuan pangan dengan kualitas kurang baik atau tidak layak konsumsi,” tuturnya.
[Ayi Darajat]