Tanah Bumbu – Mediakota-online.com
Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 resmi berakhir pada 22 November 2024, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 2 Tahun 2024. Penutupan tahapan ini menandai selesainya seluruh proses Pilkada, termasuk pemutakhiran data pemilih, pengadaan logistik, hingga pemungutan suara. Kini, sorotan beralih ke transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana hibah Pilkada, terutama di KPU Tanah Bumbu.
Sebagai penyelenggara Pilkada, KPU Tanah Bumbu telah menerima dana hibah dari pemerintah daerah untuk mendukung berbagai kegiatan. Dengan rampungnya seluruh tahapan, publik kini menuntut laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diharapkan segera melakukan audit guna memastikan setiap rupiah yang dialokasikan telah digunakan secara efisien dan sesuai aturan.
“Audit ini bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk penghormatan kepada publik yang ingin memastikan dana Pilkada dikelola transparan dan tanpa penyalahgunaan,” ujar seorang pengamat kebijakan publik di Tanah Bumbu.
Tahapan audit juga menjadi ujian bagi KPU Tanah Bumbu untuk membuktikan komitmennya terhadap prinsip good governance. Dalam konteks Pilkada, setiap penggunaan dana publik harus mampu mencerminkan asas efisiensi, efektivitas, dan keadilan.
Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran, maka tidak menutup kemungkinan sanksi administratif hingga pidana dapat dijatuhkan kepada pihak terkait. Hal ini menunjukkan pentingnya audit sebagai mekanisme kontrol agar kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi tetap terjaga.
Masyarakat Tanah Bumbu kini menunggu langkah konkret dari KPU untuk memberikan laporan pertanggungjawaban secara terbuka. “Kami ingin tahu bagaimana dana yang diberikan pemerintah digunakan, karena ini bukan hanya soal anggaran, tetapi juga kepercayaan publik terhadap integritas lembaga,” tegas salah satu tokoh masyarakat lokal.
Dengan berakhirnya tahapan Pilkada, kini saatnya transparansi menjadi panggung utama. Akankah KPU Tanah Bumbu mampu menjawab tantangan ini? Semua mata kini tertuju pada audit yang akan segera dilakukan.(Hallion)