TanBu – Mediakota-online.com
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Bumbu kini berada di pusat perhatian publik setelah dituduh mengabaikan laporan dugaan korupsi penggunaan dana hibah sebesar Rp32,4 miliar. Laporan tersebut diungkap oleh LSM Forum Kalimantan Membangun dan Watch Relation of Corruption (WRC), dan kini kasus ini telah menyebar luas di berbagai platform media, memicu keprihatinan masyarakat yang mendalam (25/4/2025).
Dugaan ketidak berdayaan Kejari Tanah Bumbu dalam menangani kasus yang sangat serius ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Mengapa lembaga penegak hukum ini belum menunjukkan tindakan konkret? Hingga saat ini, Kepala KPU Tanah Bumbu juga belum dipanggil untuk memberikan penjelasan, menambah ketidakpastian yang mengganggu kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.
Masyarakat mulai merasakan keresahan dan kekecewaan. Sikap Kejari yang dianggap lamban dalam menangani laporan ini memicu Dugaan spekulasi bahwa mungkin ada kekuatan besar yang melindungi pihak-pihak tertentu dalam kasus ini. Apakah ada aktor di balik layar yang mencoba menutup-nutupi indikasi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara?
Dengan tekanan dari berbagai kalangan, sorotan kini tertuju pada Kejari Tanah Bumbu. Publik bertanya-tanya: Akankah mereka segera mengambil langkah tegas untuk menyelidiki kasus ini, atau akan terus terjebak dalam ketidakpastian? Waktu seakan menjadi ujian bagi lembaga ini untuk menunjukkan komitmennya terhadap penegakan hukum.
Kita semua berharap agar keadilan ditegakkan dan transparansi dalam penggunaan dana publik menjadi prioritas utama. Kejari Tanah Bumbu, saatnya untuk bertindak! Publik menanti dengan harapan, agar langkah-langkah nyata segera diambil untuk memastikan bahwa tidak ada yang luput dari hukum. Keadilan harus ditegakkan demi masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Tanah Bumbu. (Hallion )