Tanah Laut – Mediakota-online.com
Gelombang protes nelayan Desa Muara Kintab kembali mencuat. Para nelayan mendesak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pihak pengelola SPBN AKR No.30.3.2.004, hingga instansi terkait melakukan audit menyeluruh terkait penyaluran BBM subsidi nelayan yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan di lapangan.
Melalui perwakilan nelayan berinisial AL, masyarakat menyampaikan kekecewaan karena hingga saat ini belum ada respons langsung dari pihak terkait untuk turun melihat kondisi sebenarnya yang dirasakan nelayan.
“Kami meminta Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, Pemkab Tanah Laut, DPRD Komisi II Tanah Laut, Polres Tanah Laut, Polda Kalsel, PT AKR, Pertamina, BPH Migas, dan Kementerian ESDM turun langsung menemui nelayan. Jangan hanya menerima laporan dari meja kantor, lihat fakta di lapangan,” ujar AL.
Nelayan meminta agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem penyaluran BBM subsidi di SPBN AKR No.30.3.2.004 Desa Muara Kintab, termasuk mekanisme rekomendasi, distribusi, serta penerima manfaat.
“Pertanyaannya, kenapa sampai sekarang belum ada pejabat yang datang langsung menemui nelayan? Padahal persoalan ini sudah menjadi perhatian publik,” kata AL.
AL mengungkapkan, setelah persoalan BBM subsidi menjadi perhatian publik, terjadi perubahan dalam pelayanan kepada nelayan. Menurutnya, sebelumnya terdapat nelayan yang mengaku kesulitan mendapatkan BBM subsidi, namun setelah adanya pertemuan tertutup antara pihak pengelola SPBN AKR dan sejumlah nelayan penerima BBM, kondisi mulai berubah.
“Setelah rapat tersebut, barcode nelayan mulai dikembalikan dan BBM mulai berjalan lancar. Bahkan jatah pengambilan disebut bertambah 50 liter setiap nelayan saat akan melaut,” ungkapnya.
Namun, sejumlah nelayan lainnya masih mempertanyakan mekanisme penyaluran tersebut.
Nelayan berinisial MA mengaku kecewa karena merasa selama bertahun-tahun tidak mendapatkan BBM subsidi meski memiliki kapal yang menurutnya legal.
“Apa yang saya sampaikan kepada wartawan adalah fakta sebenarnya,kondisi yang saya alami sendiri. Saya tidak membuat cerita. Saya hanya menyampaikan apa yang terjadi,” ujar MA.
MA berharap pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan BBM subsidi benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak.
“Kalau memang subsidi ini untuk nelayan, kami ingin semuanya jelas. Jangan sampai ada kesan pilih kasih,” katanya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Muara Kintab Yuliadi menyampaikan bahwa pihak desa tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan maupun pengelolaan distribusi BBM subsidi di SPBN AKR.
Menurut Yuliadi, dirinya mengetahui persoalan tersebut dari keluhan masyarakat, bukan dari komunikasi resmi pihak pengelola.
“Selama ini pengelola SPBN AKR tidak pernah berkomunikasi dengan desa terkait persoalan BBM maupun kontribusi kepada desa. Masyarakat hanya datang meminta tanda tangan,” ujar Yuliadi.
Ia menegaskan, apabila terdapat nelayan yang merasa haknya belum terpenuhi, pihak desa akan mendukung masyarakat untuk mendapatkan hak sesuai aturan.
“Kalau memang ada nelayan yang belum mendapatkan haknya, kami mendukung agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Eko Putra dari Posko Polairud Muara Kintab menyatakan pihaknya tidak mengetahui secara detail mengenai jumlah rekomendasi maupun mekanisme penyaluran BBM subsidi.
“Kami hanya membantu mediasi jika ada laporan masyarakat. Kami bukan untuk mengintimidasi. Jika ada persoalan atau dugaan hak masyarakat belum diterima, kami siap membantu penyelesaian sesuai kewenangan,” jelas Eko.
Perwakilan nelayan akhirnya menggelar pertemuan di kantor BPD Desa Muara Kintab. Dalam pertemuan tersebut, nelayan menyatakan sikap meminta pemerintah dan aparat terkait memperhatikan keluhan mereka.
Mereka menyebut akan membawa persoalan ini ke tingkat provinsi apabila tidak ada tindak lanjut dari pihak terkait.
“Kami hanya meminta hak kami sebagai nelayan diperhatikan. Kami ingin pemerintah melihat langsung kondisi kami,” ujar perwakilan nelayan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Perikanan terkait maupun pengelola SPBN AKR belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan dan keluhan nelayan tersebut.”
(Tim – Hallion)