Tanah Bumbu – Mediakota-online.com
Rapat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu memanas! Anggaran fantastis Pilkada 2024 senilai Rp32,4 miliar dibedah dalam forum yang digelar Rabu, 12 Februari 2025. Ketua KPU Tanah Bumbu, Puryadi, hadir di hadapan wakil rakyat untuk mempertanggungjawabkan aliran dana hibah yang telah dicairkan.
Dari total anggaran tersebut, mayoritas dana dialokasikan untuk honorarium dan operasional badan ad hoc, termasuk PPK, PPS, KPPS, serta petugas ketertiban TPS. Puryadi menegaskan bahwa seluruh dana telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotabaru, dengan penggunaannya yang diklaim sesuai regulasi.
Namun, di tengah rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin,Am .S.Ag MA bersama Komisi I dan III, muncul desakan agar KPU lebih transparan dalam merinci setiap sen yang digunakan.
Dana Jumbo, Kemana Saja Mengalir?
Berdasarkan paparan KPU, dana tersebut terdistribusi ke beberapa sektor, antara lain:
Rp4,8 miliar: Sosialisasi Pilkada, termasuk “KPU Goes to School”, Tanah Bumbu Bershalawat, dan peluncuran Pilkada Serentak 2024.
Rp6,9 miliar: Penyelenggaraan pemilihan, meliputi kampanye, verifikasi persyaratan, dan pemungutan suara.
Rp598 juta: Biaya administrasi kantor KPU, pemeliharaan kendaraan, serta honor pengelola keuangan.
Rp19,1 miliar: Honorarium untuk ribuan petugas ad hoc, termasuk 60 anggota PPK, 471 PPS, 1.092 PPDP, dan 3.850 KPPS.
Namun, hingga 31 Desember 2024, hanya Rp31,4 miliar yang terealisasi, sementara Rp1,04 miliar masih tertahan, menunggu pencairan untuk honor badan ad hoc Januari 2025 dan evaluasi KPU.
Dalam forum itu, Wakil Ketua I DPRD, H. Hasanuddin, secara tegas meminta KPU menjabarkan rincian lebih transparan, agar publik tidak bertanya-tanya ke mana perginya dana miliaran rupiah tersebut.
“Mungkin bisa dimunculkan lebih rinci agar tidak ada pertanyaan di kemudian hari,” desaknya.
Merespons hal itu, Puryadi menegaskan KPU siap memberikan laporan lebih detail dan memastikan bahwa setiap rupiah digunakan sesuai aturan.
Namun, apakah anggaran jumbo ini benar-benar digunakan secara efektif? Rapat ini menjadi momen penting Bagi DPRD agar KPU memberikan laporan yang lebih rinci dan memastikan bahwa anggaran pilkada digunakan secara efektif serta tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat ” (Mhl/Hallion )