Jakarta, Media Kota Online — Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kini berkembang menjadi persoalan yang jauh lebih serius daripada sekadar pelanggaran keamanan komunikasi Kepala Negara. Di balik perkara tersebut, muncul sejumlah pertanyaan mengenai konstelasi elite, jejaring pengaruh politik, dugaan kebocoran informasi strategis, hingga relasi kekuasaan yang dikaitkan dengan istilah Dinasti Politik Geng Solo. Publik pun menanti sejauh mana Presiden akan memastikan persoalan ini dituntaskan tanpa kompromi terhadap siapa pun yang terbukti terlibat. Ini menjadikan gempa di lingkaran Istana Negara dan persimpangan kekuasaan!
Bareskrim Polri disebut telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal, dan penghapusan data elektronik terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, hingga pengusaha sepanjang 2025–2026. Para tersangka diduga memasukkan nomor telepon sasaran ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur hukum dan verifikasi sesuai ketentuan Peraturan Kapolri.
Nama-nama yang disebut adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sekaligus eks Kapolri Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, serta Sekretaris BNPPDT (Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil) sekaligus mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi. Seluruh status dan keterlibatan masing-masing harus dipastikan melalui dokumen resmi dan proses peradilan.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai, apabila benar penyadapan dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Presiden, persoalan tersebut merupakan pelanggaran yang sangat serius, bahkan menurut analisisnya dapat mengarah pada dugaan pengkhianatan negara dan makar. Dia juga mengungkap pernyataan Cornie Rahakundini Bakrie pada 2024. Yang mana menyebut Joko Widodo (Jokowi) berbicara melalui Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani yang kala itu Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo – Gibran bahwa Prabowo memperoleh jatah dua tahun saja sebagai Presiden.
Mahfud turut menyinggung polemik ijazah Jokowi yang sebaiknya dilakukan kembali Uji Laboratorium Forensik ulang dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sudah tidak sah dalam putusan MA serta kemungkinan adanya kepentingan untuk menggulingkan pemerintahan Prabowo. Dia mengaitkan dinamika tersebut dengan pernyataan Mantan Menteri Koperasi dan Menkominfo Budi Arie Setiadi dan demonstrasi buruh di depan Istana pada 20 Oktober. Menurut informasi yang disampaikannya, terdapat dugaan skenario pengerahan massa dan Gibran disebut akan mengambil peran dalam pengamanan serta memerintahkan buruh pulang.
Mahfud juga menjelaskan bahwa Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tidak memiliki kedekatan personal dengan Prabowo. Dia menduga Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjadi pihak yang memperkenalkan Suyudi kepada Presiden. Setelah upacara 1 Oktober, menurutnya, Suyudi diantar Dasco ke DPR dan diminta membersihkan gangguan negara serta membenahi internal Polri. Dia menyebut. Ratusan personel telah dimutasi sebagai bagian dari proses tersebut.
Mahfud juga menyampaikan adanya informasi bahwa produk akhir penyadapan diduga sampai kepada kelompok yang disebut sebagai Dinasti Geng Solo. Dia menduga informasi tersebut dapat digunakan untuk memengaruhi persepsi dan mengganggu elektabilitas serta kinerja Presiden. Dia menghubungkan tiga peristiwa pada 30 Oktober, yakni pengungkapan perkara penyadapan, putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen penyetaraan ijazah Gibran, dan tuntutan agar Jokowi menunjukkan ijazah asli di pengadilan.
Mahfud bahkan menyebut analisis dugaan makar yang menurutnya perlu diusut tuntas, termasuk kemungkinan keterkaitan dengan kegagalan pergantian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri serta penanganan judi online yang menyeret nama mantan Menteri Koperasi Budi Arie. Eks Staf Khusus Menteri ESDM Said Didu turut menyoroti apa yang disebutnya sebagai Oligarki dan Parcok (Partai Coklat). Dia menilai. Presiden Prabowo memiliki sikap yang tidak ingin menyerang kelompok yang dikaitkan dengan Geng Solo, tetapi justru terdapat indikasi pengkhianatan terhadap Presiden.
Menurut Said Didu, pergantian Kapolri merupakan salah satu langkah memutus pengaruh Parcok, sedangkan pemberantasan oligarki dinilai berjalan lambat karena masih terdapat jaringan perlindungan. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan upaya Prabowo melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Kementerian Keuangan, Bea Cukai, Perpajakan, dan Danantara untuk mengambil alih kembali penguasaan sumber daya negara. Dia juga menyinggung penertiban kawasan hutan yang diduga berkaitan dengan perusahaan terafiliasi sosok berinisial AK, yang disebutnya sebagai Arif Kurniawan, pengusaha Sulawesi Tenggara berjuluk Raja Nikel.
Penertiban tersebut berdasarkan rapat pimpinan Satgas PKH yang dipimpin Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan disampaikan Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak. Said Didu menuding AK menjadi pengendali jaringan tambang nikel ilegal di Sulawesi Tenggara sepanjang 2013–2025. Dia menyebut. Periode tersebut melintasi masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, Jenderal Polisi Sutarman, Jenderal Polisi Badrotin Haiti, Jenderal Polisi Tito Karnavian, Jenderal Polisi Idham Azis, dan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Said Didu juga menduga AK memperoleh dukungan seorang perwira bintang empat TNI berseragam hijau. Pada periode yang sama, jabatan Panglima TNI dijabat Jenderal TNI Moeldoko, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Jenderal TNI Andika Perkasa, Laksamana TNI Yudo Margono, dan Jenderal TNI Agus Subiyanto. Said Didu menyatakan bahwa Presiden masih memantau perkembangan tersebut dan menduga AK telah berada di luar negeri sejak Listyo Sigit Prabowo menjabat Kapolri.
Menurut Said Didu, hasil penyadapan kemungkinan telah diketahui Presiden dan dapat menjadi dasar pemutusan jalur logistik kelompok yang disebutnya sebagai Solo Oligarki. Ia menegaskan Polri tidak boleh menjadi instrumen kekuasaan politik. Ia bahkan mengkhawatirkan adanya upaya menggulingkan Prabowo beserta pemerintahan yang sah dan membandingkannya dengan dinamika menjelang kejatuhan Presiden Soeharto. Dia kemudian mendorong Presiden melakukan evaluasi terhadap lingkaran terdekat kekuasaan.
Eks Staf Khusus Menteri ini menyebut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang telah menjadi tersangka Kejaksaan Agung, Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang menjadi tersangka Bareskrim Polri, serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang masih menjadi sorotan. Dia menduga terdapat kemungkinan keterlibatan orang-orang dekat Presiden dalam persoalan penyadapan, tetapi menegaskan bahwa seluruhnya harus dibuktikan melalui hukum. Dia juga meminta penelusuran diperluas ke periode sebelum 2025–2026, termasuk siapa pemberi perintah dan pihak yang menggunakan hasil penyadapan.
Said Didu menyinggung Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution yang disebut sebagai mantan Sespri Listyo Sigit Prabowo. Dia turut mengungkit pengalaman Prabowo ketika diberhentikan dari jabatan Komandan Sesko ABRI pada 1998 dan menyebut pengalaman tersebut dapat memengaruhi kewaspadaan Presiden terhadap kemungkinan pengkhianatan dari orang-orang terdekat. Doa mendorong pembersihan lingkaran kekuasaan secara menyeluruh dan mengaitkannya dengan proses politik terhadap Gibran.
Bahkan, Said Didu berharap. Proses pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden dapat berlangsung dalam satu hingga dua minggu, disusul reshuffle besar-besaran. Namun, dia tidak mendukung penggunaan hak angket atau hak menyatakan pendapat sebagai jalan utama, melainkan mendorong DPR menjalankan mekanisme konstitusional berdasarkan putusan MA dan MK. Menurutnya, DPR perlu meneliti dugaan pelanggaran, menyampaikan hasilnya kepada MK untuk dinilai, kemudian meneruskan proses sesuai mekanisme konstitusional hingga MPR.
Said Didu juga menyebut seluruh pihak yang diduga terlibat, baik pemain utama maupun pihak yang memiliki peran pendukung, perlu diungkap. Dalam konteks pengamanan komunikasi Presiden, dia meminta penelusuran terhadap pihak yang memiliki akses terhadap telepon seluler Kepala Negara, termasuk Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Dia juga menuding mesin media sosial (medsos) Jokowi terus berjalan dan mempertanyakan kemungkinan kebocoran informasi melalui jaringan politik tertentu.
Said Didu mengaitkan kebakaran hutan dan persoalan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dugaan upaya melemahkan pemerintahan Prabowo. Dia turut mempertanyakan netralitas Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian. Sorotannya juga diarahkan kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Kemudian yang sebelumnya Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg) Pratikno yang kini Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.
Said Didu mempertanyakan konsistensi pernyataan Yusril terkait dugaan makar setelah adanya pernyataan dari pihak Istana. Dia juga menyinggung dugaan pembelokan isu sebagaimana menurutnya pernah terjadi pada 1998. Dia mengaitkan sumber logistik kelompok yang disebutnya sebagai Geng Solo dengan dugaan perlindungan terhadap tambang ilegal, judi online, BBM, dan narkoba. Dia mendesak agar pembenahan Polri tidak sebatas rotasi jabatan, tetapi juga evaluasi terhadap personel yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan bermasalah.
Dalam konstelasi partai politik, Said Didu mempertanyakan sikap Golkar, PKB, dan PAN terkait polemik ijazah Gibran. Dia menyebut. Ketua Umum PAN sekaligus Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebagai salah satu promotor wacana Jokowi tiga periode. Dia juga menyinggung Ketua Umum PKB sekaligus Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang dalam pernyataannya dikaitkan dengan persoalan politik Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Di internal Gerindra, Said Didu menduga terdapat kelompok yang disebutnya sebagai Fraksi Solo dan meminta agar orientasi partai kembali kepada kepentingan rakyat. Dia juga menyinggung keputusan Prabowo memotong sejumlah pengaruh politik, termasuk Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Budi Gunawan yang sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir yang digeser dari Menteri BUMN, dan Dadan Hindayana yang merupakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) lalu.
Hal demikian yang menurut Said Didu menunjukkan tidak adanya kompromi politik antara Prabowo dan Jokowi. Bahkan Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman menekankan. Yang menjadi isu utama adalah agar kasus ini diungkap dengan jelas motifnya dan tokoh intelektual yang mengambil manfaat politik terbesarnya. Karena yang disadap adalah Kepala Negara, Tokoh-Tokoh Bangsa, Ketua-Ketua partai. “Ini para tokoh-tokoh bangsa, pasti yang disadap adalah hal-hal penting termasuk Presiden. Kalau Presiden itu disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam,” jelasnya.
Polemik penyadapan tersebut mengingatkan publik pada kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2013. Saat itu, hubungan Indonesia dan Australia sempat mengalami ketegangan diplomatik setelah ABC Australia dan Guardian Australia mempublikasikan dokumen rahasia hasil kebocoran Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA). Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa penyadapan terhadap kepala negara bukan persoalan ringan dan membutuhkan penelusuran yang menyeluruh.
Ketua DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani lantas menyoroti dinamika politik yang dinilainya menguji integritas penyelenggaraan Pemilu serta potensi penyalahgunaan kewenangan negara yang dapat mengancam hak warga negara dan pimpinan nasional. Dia menegaskan. Komitmen DPR menjaga prinsip Pemilu yang jujur dan adil serta memastikan kewenangan negara dijalankan berdasarkan hukum dan kepentingan nasional. Dia juga mengapresiasi langkah kepolisian mengusut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Menurutnya, kewenangan negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik, kriminalisasi, maupun pembungkaman kritik. Aparat penegak hukum harus bekerja profesional dan independen.
Sebab memang Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Yasonna Laoly kala masih menjadi Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2017 pernah memberikan tanggapan terkait pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mengaku kerap menjadi target penyadapan. Pernyataan Megawati merupakan bentuk peringatan bagi para kader agar selalu berhati-hati. Megawati kerap mengingatkan kader untuk menjaga pembicaraan mereka demi keamanan.
Ketua Umum Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengecam keras kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara. Dia menilai praktik penyadapan di luar prosedur dan dasar hukum merupakan ancaman serius bagi keamanan negara, kehidupan demokrasi, serta hak privasi warga negara. Dia mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Presiden Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, objektif, dan profesional. Dia menekankan perlunya pengungkapan siapa pihak yang menjadi sasaran, siapa yang memerintahkan, apa motifnya, serta untuk kepentingan apa hasil sadapan tersebut digunakan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi mengenai posisi Wakil Presiden dapat disalurkan melalui mekanisme kelembagaan DPR. Wacana pemakzulan Gibran dan penggunaan hak angket kembali menguat setelah MA mengabulkan kasasi perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026). Majelis hakim yang dipimpin Hakim Agung Yulius bersama hakim anggota Hari Sugiharto dan Maftuh Effendi membatalkan putusan judex facti dan mengabulkan seluruh gugatan M Subhan Palal. Amar putusan menyatakan, “742 K/TUN/2026. Kabul kasasi. Batal judex facti. Adili sendiri: Kabul gugatan penggugat seluruhnya,” sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta.
Putusan tersebut menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah luar negeri atas nama Gibran yang diterbitkan Kemendikbudristek pada 2019 tidak sah secara hukum. Sebelumnya, dalam persidangan PHPU perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK juga mencantumkan pertimbangan mengenai dokumen pendidikan Gibran. Dokumen Certificate of Attendance dari institusi pendidikan di Singapura yang diserahkan kepada KPU dinilai bukan bukti kelulusan atau ijazah yang sah, melainkan sertifikat kehadiran di kelas. Konsekuensi hukum dari putusan-putusan tersebut dan relevansinya terhadap kedudukan Wakil Presiden tetap harus ditempuh melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.
Di luar perkara penyadapan, sumber mataberita.net juga menyampaikan sejumlah dugaan relasi pejabat kepolisian dengan konfigurasi kekuasaan pada era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Nama Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jenderal Pol. (Purn.) Agus Andrianto, dan Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto yang kemudian menjabat Kapolda Sumatera Utara disebut dalam kaitan dengan dinamika politik Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Sumber tersebut mengaitkan momentum Bobby menjadi Gubernur, Gibran menjadi Wakil Presiden, dan Listyo Sigit menjabat Kapolri. Dia juga menyinggung Agus Andrianto yang sebelumnya menjadi Wakapolri dan kemudian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta pengangkatan Whisnu Hermawan Februanto sebagai Kapolda Sumut. Sumber itu mempertanyakan rekam jejak prestasi Agus Andrianto dan menuding adanya kedekatan pejabat tertentu dengan sosok berinisial T yang disebut memiliki pengaruh terhadap promosi jabatan. Seluruh tudingan tersebut masih memerlukan verifikasi independen.
Sorotan berikutnya menyasar tata kelola pemasyarakatan. Sumber mataberita.net menilai fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berpotensi menyimpang apabila justru menjadi ruang praktik korupsi dan fasilitas istimewa bagi narapidana. Ia menyinggung kondisi Lapas Sukamiskin serta mengkritik gaya hidup Menteri Imipas Jenderal Pol. (Purn.) Agus Andrianto yang ditudingnya bergaya hidup mewah. Sumber tersebut juga mengaitkan Menteri Imipas dengan kedekatan terhadap kelompok yang disebut Geng Solo serta menyinggung rumah tinggal di kawasan Tanjung Mas Raya.
Sumber yang sama menuding Menteri Imipas merekrut Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Irjen Pol. (Purn.) Mashudi dan Direktur Perawatan Kesehatan (Dirwatkeshab) Adhayani Lubis. Keduanya diduga dikaitkan dengan pengelolaan logistik yang menurut sumber tersebut sebagian disetorkan kepada kelompok tertentu. Adhayani Lubis juga dituding memiliki keterkaitan dengan perusahaan swasta pemasok telur ke Koperasi Pemasyarakatan dan disebut menyumbangkan Rp 600 juta sebagai modal awal operasional perusahaan.
Sumber mempertanyakan proses pengangkatan dan promosi jabatan yang dinilai tidak mempertimbangkan rekam pengalaman. Malah isu terbaru, Adhayani Lubis meminta Dirjen Pas untuk menempatkannya di LPKA Medan usai dicopot dari Dirwatkeshab. Padahal, dia masih menjalani hukuman disiplin di Rumah Sakit Pengayoman. Dirjen Pas kabarnya diduga akan mengikuti kemauan Adhayani Lubis. Redaksi mataberita.net mencoba konfirmasi ke Dirjen Pas tapi tidak direspon. Kasus Lapas Kelas IIA Cibinong juga kembali disorot setelah Kepala Lapas Wisnu Hani Putranto dan sejumlah pegawai dicopot, sementara sumber mempertanyakan mengapa pejabat di tingkat Dirwatkeshab dan Dirjen Pas tidak ikut diperiksa.
Sumber turut menyinggung pernyataan Menteri Imipas mengenai dugaan jual beli remisi dan kasus Dimas Kanjeng yang divonis 21 tahun penjara, tetapi disebut hanya menjalani delapan tahun sebelum memperoleh Pembebasan Bersyarat dengan alasan sakit berkepanjangan. Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Gerindra Yan Permenas Mandenas bersama tim pernah melakukan pengecekan terkait keberadaan dan kondisi perawatan warga binaan pemasyarakatan (WBP) tersebut.
Mandenas mempertanyakan validitas alasan medis yang menjadi dasar Pembebasan Bersyarat karena saat dilakukan pengecekan, yang bersangkutan disebut tidak ditemukan di rumah maupun rumah sakit. Ia juga mempertanyakan apakah dokter yang menerbitkan surat keterangan sakit berkepanjangan diduga melakukan praktik serupa terhadap WBP lain di berbagai Lapas, termasuk narapidana berstatus berisiko tinggi dalam perkara narkotika, korupsi, dan tindak pidana berat.
Mandenas menegaskan bahwa validitas dokumen medis, prosedur verifikasi, serta mekanisme pengambilan keputusan Pembebasan Bersyarat harus diperiksa secara menyeluruh. Dia meminta hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Imipas yang dipimpin Inspektur Jenderal Komjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. dibuka dalam Rapat Komisi XIII DPR RI. Menurutnya, pemeriksaan harus mengungkap pejabat yang bertanggung jawab, dasar penerbitan keputusan, dan prosedur pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana berisiko tinggi.
Sambung Yan, hasil evaluasi tidak boleh berhenti sebagai dokumen internal kementerian, melainkan harus menjadi bahan pengawasan DPR dan pertanggungjawaban kepada publik. Dia juga mendorong agar pejabat yang terbukti memberikan Pembebasan Bersyarat tanpa memenuhi prosedur dan ketentuan hukum diproses secara pidana apabila ditemukan unsur pelanggaran. Ia meminta status Pembebasan Bersyarat yang diberikan secara tidak sah dicabut dan narapidana bersangkutan dikembalikan ke Lapas.
Pemeriksaan independen dengan melibatkan pengawasan publik, termasuk Ombudsman, juga dinilai penting agar persoalan tidak berhenti pada pergantian sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Rangkaian persoalan tersebut menempatkan Presiden Prabowo Subianto pada tuntutan publik yang mendasa r: memastikan tidak ada institusi negara yang menjadi alat kepentingan politik, tidak ada pejabat yang kebal hukum, dan tidak ada lingkaran kekuasaan yang berada di luar jangkauan pengawasan.
Evaluasi kabinet secara menyeluruh, termasuk kemungkinan reshuffle terhadap pejabat yang terbukti tidak memenuhi standar integritas dan akuntabilitas, menjadi salah satu opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan Presiden berdasarkan hasil pemeriksaan objektif. Sementara itu, polemik mengenai kedudukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus ditempatkan dalam koridor konstitusi, bukan semata-mata sebagai pertarungan antarelite. DPR, MK, dan MPR memiliki kewenangan serta tahapan masing-masing yang harus dihormati. Apabila ditemukan pelanggaran hukum, prosesnya harus dilanjutkan tanpa intervensi politik maupun perlindungan kekuasaan.
Beberapa waktu lalu, tiga pejabat dari Kabinet Merah Putih yang juga merupakan petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi mengundurkan diri dari kepengurusan dan keanggotaan partai pada Senin (09/11/2026). Diantaranya Menteri Kehutanan (sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal DPP PSI) Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kebudayaan (sebelumnya menjabat anggota Dewan Pembina dan mantan Ketua Umum PSI) Giring Ganesha Djumaryo dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum DPP PSI) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka. Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep telah menerima surat pengunduran diri ketiganya dan menyampaikan apresiasi atas kontribusi mereka selama di partai. Dengan keluarnya ketiga pejabat tersebut, saat ini tidak ada lagi perwakilan kader PSI di dalam struktur kabinet pemerintahan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang siapa yang menyadap Presiden, siapa yang menguasai informasi strategis, atau kelompok mana yang memiliki pengaruh di sekitar pemerintahan. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah apakah Presiden Prabowo mampu memastikan seluruh perangkat kekuasaan bekerja untuk kepentingan negara, bukan kepentingan jejaring politik dan ekonomi tertentu. Publik menunggu pembuktian, penegakan hukum, evaluasi jabatan, dan keterbukaan institusi. Sebab, kewibawaan pemerintahan tidak ditentukan oleh seberapa kuat lingkaran kekuasaannya, melainkan oleh keberanian menindak siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kekuasaan.(Benny / Hasan Himmah)