Tanah Bumbu – Mediakota-online.com
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan komitmennya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi. Acara yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting ini berlangsung pada Rabu, 23 Juli 2025, dan melibatkan kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Sebagai narasumber utama, Dr. Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum., Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, membagikan wawasan mendalam tentang berbagai modus dan strategi yang sering digunakan dalam tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah. Dalam paparan yang jelas dan mendalam, Dr. Ely menyoroti isu-isu krusial, termasuk pengaturan proyek pembangunan, permintaan jatah pokok-pokok pikiran (Pokir) dari anggota dewan, serta praktik suap dalam penetapan APBD/APBD Perubahan.
“Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencuri hak-hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran harus dilakukan dengan penuh transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian,” ujar Dr. Ely, menegaskan pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pentingnya komitmen moral dari setiap pemangku kepentingan juga menjadi sorotan. Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan seluruh jajaran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diharapkan semakin peka terhadap risiko korupsi.
Momentum ini menjadi langkah strategis bagi Pemkab Tanah Bumbu untuk memperkuat pencegahan dan pengawasan, serta memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan. Dengan upaya ini, diharapkan tercipta birokrasi yang bersih, melayani, dan profesional, serta mampu menjalankan prinsip good governance dan clean government.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Tanah Bumbu berharap seluruh jajaran semakin siap untuk membangun pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab, sehingga dapat menghindari jeratan hukum yang dapat mencoreng nama baik institusi. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko korupsi dan mendorong pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.”(Hallion)