Lampung — mediakota-online.com
Ratusan warga Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, mengaku telah menjadi korban dugaan penipuan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.
Warga RT 001/RW 001 menyampaikan kekecewaan mendalam karena merasa telah dibohongi oleh oknum tertentu di tingkat desa maupun kecamatan. Mereka mengungkapkan bahwa sejumlah warga telah menerima surat panggilan resmi dari Kementerian Sosial sebagai bukti bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan PKH. Namun, ketika hendak menerima haknya, tak satu pun bantuan yang disalurkan.
Menurut keterangan warga, oknum aparat desa dan kecamatan diduga sengaja menahan atau mengambil jatah PKH tersebut. Warga menuding adanya praktik penyalahgunaan anggaran bansos yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat miskin dan berhak menerima bantuan.
“Kami sudah menerima bukti panggilan dari Kemensos. Tapi ketika datang untuk mengambil hak kami, tidak ada bantuan yang diberikan. Kami merasa dibohongi,” ujar salah satu warga yang kecewa.
Warga pun meminta Menteri Sosial turun tangan dan menindak tegas oknum-oknum yang diduga mengkorupsi atau menyelewengkan anggaran bantuan dari pemerintah pusat. Mereka menegaskan bahwa jangan sampai Menteri Sosial dijadikan kambing hitam atas masalah yang diduga dilakukan aparat di tingkat desa maupun kecamatan.
“Kami mohon Menteri Sosial mendengar keluhan kami. Jangan sampai oknum aparat seenaknya mengambil hak rakyat. Bansos ini dari pemerintah pusat, tapi di bawah malah dimanfaatkan,” ungkap warga lainnya.
Saat ini, warga Mataram Udik berharap adanya pemeriksaan, audit, dan penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat agar penyaluran bantuan PKH dapat berjalan transparan dan tepat sasaran.
Hingga rilis ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kecamatan maupun Desa Mataram Udik terkait dugaan penyelewengan tersebut.
[Agus Taufik]