Mediakota-online.com
Ditengah – tengah bencana yang kini menimpa beberapa daerah provinsi di Indonesia, yaitu Provinsia Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Pejabat pemerintah kita seakan menganggap bencana sebagai guyonan semata dan dianggap hal sepele, Pemerintah seakan tidak peduli dengan bencana yang melanda rakyat nya sendiri, mereka hanya berlomba – lomba mencari popularitas nya masing – masing demi sebuah penghargaan peningkatan pengakuan masyarakat, terhadap sosok dan mesin partai.
Ke pura – puraan pejabat yang ada di Indonesia itu, terlihat berseliweran di media sosial, dan tingkah nya terlihat kocak, seperti pelawak yang terlihat kaku dalam melakukan nya.
Dagelan – dagelan politik terus dibunyikan untuk meraih sebuah harapan, tanpa melirik rakyat yang sedang kelaparan dan kehausan dan merintih karena kehilangan harta benda serta saudaranya yang tergerus arus banjir bandang.
Dalam dagelan para pejabat bahwa material kayu yang terbawa arus banjir merupakan pohon yang terbawa longsor jadi bukan hasil penebangan, dagelan selanjutnya tidak ada penebangan di hutan secara ilegal, jadi pohon tergerus banjir itu bukan hasil pembalakan hutan, tapi pohon yang tergerus banjir.
Hebatnya lagi pohon yang tergerus banjir itu tidak ada ranting nya, tidak ada daun nya dan sudah tidak ada kulitnya, jadi pemerintah menganggap tidak ada perambahan hutan, walau hutan di daerah terdampak bencana terlihat gundul.
Saling tuding di tubuh pejabat pun mulai bertebaran, kerusakan hutan terlihat jelas dengan bertebarannya kayu gelondongan yang terbawa arus banjir, serta lumpur yang tergerus air hujan.
Ditengah bencana yang melanda saudara – saudara kita, pejabat – pejabat sibuk pencitraan agar mereka tidak terkena dampak dari bencana di 3 provinsi.
Dalam situasi bencana yang dahsyat itu, pemerintah pun enggan menjadikan status bencana nasional dengan harapan tidak terbongkarnya kerusakan alam Indonesia yang dimana sebagian hutannya telah hancur dirusak oleh penguasa yang tidak bertanggung jawab.
Kita kena bencana masyarakat menderita, tapi hasil pembalakan hutan malah lari keluar negeri, pencitraan pejabat publik pun mulai ancang – ancang, mereka memasang parasut donasi untuk menggalang dana, padahal pemerintah tak perlu menggalang dana, cukup gunakan APBN untuk membantu saudara kita yang terdampak bencana.
Kita sebagai masyarakat miris dengan keadaan pejabat sekarang, yang sudah tidak mempunyai moral dan hati nurani, seakan diri nya benar, rakyat pun di tindak, Belanda menjajah meninggalkan warisan yang bermanfaat bagi kita semua, tapi pejabat Indonesia hanya meninggalkan bencana bagi rakyat nya sendiri.
[Benn/MadNur]