TanBu – Mediakota-online.com Perubahan pola transaksi masyarakat yang semakin mengarah ke sistem digital dinilai belum sepenuhnya diimbangi oleh layanan publik di daerah. Hal ini menjadi sorotan Ketua Badan Kehormatan DPRD Tanah Bumbu, Abdul Rahim, yang mendorong Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah tersebut segera beradaptasi dengan sistem pembayaran non-tunai.
Sorotan tersebut muncul dari pengalaman sederhana namun relevan di lapangan. Seorang awak media terpaksa keluar dari antrean pengisian bahan bakar karena tidak membawa uang tunai, sementara fasilitas pembayaran digital belum tersedia di SPBU yang dikunjungi. Kejadian ini kemudian disampaikan kepada Abdul Rahim di sela kegiatan Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu, Kamis (23/4/2026).
Percakapan yang awalnya berlangsung santai di ruang rapat lantai dua DPRD itu berkembang menjadi diskusi yang mencerminkan kebutuhan masyarakat saat ini. Sejumlah jurnalis yang hadir turut menanggapi, menyoroti bagaimana transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
“Di minimarket seperti Indomaret dan Alfamart saja sudah tersedia pembayaran non-tunai,” ujar Abdul Rahim.
Bahkan, menurut salah seorang wartawan, penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS kini telah meluas hingga ke pedagang kecil di sektor informal.
“Penjual pentol keliling saja sekarang sudah menggunakan QRIS,” ujarnya, menggambarkan betapa cepatnya adopsi teknologi di tengah masyarakat.
Abdul Rahim menilai, kondisi ini menjadi indikator bahwa layanan SPBU perlu segera berbenah. Menurutnya, keberadaan pembayaran non-tunai bukan lagi sekadar inovasi tambahan, melainkan bagian dari kebutuhan dasar dalam pelayanan publik modern.
Ia mencontohkan, di sejumlah daerah perkotaan seperti Banjarmasin dan Banjarbaru, layanan pembayaran digital di SPBU telah menjadi hal yang umum ditemui.
“Setiap kali saya mengisi bahan bakar di SPBU Pertamina di sana, transaksi sudah bisa dilakukan secara non-tunai. Di Tanah Bumbu, sudah saatnya layanan seperti ini dihadirkan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi berlangsung sangat cepat dan nyata. Oleh karena itu, penyedia layanan publik dituntut untuk mampu beradaptasi secara responsif.
“Ini bukan sekadar mengikuti tren, tetapi menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat hari ini,” ujar Abdul Rahim.
Transformasi digital, lanjutnya, bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan. Ketersediaan sistem pembayaran non-tunai dinilai dapat meningkatkan efisiensi layanan, mengurangi antrean, serta memberikan kenyamanan bagi konsumen.
Di tengah arus digitalisasi yang terus berkembang, layanan publik dihadapkan pada tantangan untuk terus relevan. Ketika berbagai sektor, termasuk usaha kecil dan menengah, telah lebih dahulu mengadopsi teknologi pembayaran modern, SPBU sebagai bagian dari layanan vital masyarakat diharapkan tidak tertinggal.
Situasi ini sekaligus menjadi refleksi bahwa adaptasi terhadap teknologi bukan hanya soal inovasi, tetapi juga tentang memenuhi ekspektasi publik yang terus berubah. Jika tidak segera berbenah, bukan tidak mungkin layanan yang ada akan perlahan ditinggalkan oleh kebiasaan baru masyarakat yang semakin mengutamakan kepraktisan dan efisiensi dalam bertransaksi.
(Hallion)