JAKARTA, Media Kota Online — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI periode 2024–2029. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pernyataan pers tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden secara langsung kepadanya. Prabowo menyebut surat tersebut diterimanya pada pukul 10.15 WIB. Ia juga menegaskan menghormati keputusan yang telah diambil Gibran.
“Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut, dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” ujar Prabowo dalam keterangannya di Istana Merdeka.
Pengumuman tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai masa depan Gibran di pemerintahan setelah sebelumnya muncul kabar mengenai keinginannya untuk mundur dari jabatan orang nomor dua di Indonesia.
Sebelum pengumuman Presiden, Gibran terlebih dahulu menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo di Istana Merdeka. Selanjutnya, Gibran mendatangi Gedung MPR/DPR RI di Senayan, Jakarta, untuk menyampaikan surat serupa kepada pimpinan MPR.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran datang langsung untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya.
Menurut Muzani, surat yang disampaikan kepada MPR tersebut merupakan dokumen yang sama dengan yang sebelumnya diberikan kepada Presiden Prabowo.
Gibran juga meminta agar surat pengunduran dirinya segera diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Keputusan Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden terjadi di tengah sorotan terhadap dokumen pendidikan yang digunakannya ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Persoalan tersebut kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Putusan tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan yang menjadi objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum.
Sebelumnya, Gibran menyatakan akan tetap menempuh langkah hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Ia juga menyebut adanya saran Presiden Prabowo agar dirinya memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum.
Namun, perkembangan politik kemudian bergerak setelah muncul desakan dari sejumlah anggota DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat terkait kemungkinan pemakzulan Gibran.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut telah menandatangani usulan tersebut.
Pengunduran diri Gibran membawa konsekuensi konstitusional terhadap keberlangsungan jabatan Wakil Presiden.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, Presiden Prabowo memiliki kewajiban konstitusional mengusulkan dua nama calon untuk dipilih oleh MPR.
Mekanisme tersebut berbeda dengan pemakzulan karena pengunduran diri merupakan pernyataan berhenti dari pejabat yang bersangkutan, sedangkan pemakzulan harus melalui proses konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyebut koordinasi antara Presiden dan MPR diperlukan untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri serta memastikan proses pengisian jabatan berjalan sesuai konstitusi.
Pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan besar dalam perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dilantik pada 20 Oktober 2024 untuk masa jabatan 2024–2029.
Peristiwa ini sekaligus membuka babak baru dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, terutama terkait mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden sebelum berakhirnya masa pemerintahan.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah MPR dan Presiden Prabowo dalam menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, termasuk proses pemilihan pengganti Wakil Presiden sesuai amanat UUD 1945.(Benn / Madnur /Hasan himmah)