• Sab. Nov 21st, 2026

MEDIA KOTA Online

Sarana Informasi Rakyat

48 PMI Bermasalah Dideportasi dari Malaysia, BP3MI DKI Jakarta Kawal Pemulangan ke 11 Provinsi

ByPimred

Nov 20, 2026

JAKARTA, MEDIA KOTA

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DKI Jakarta memfasilitasi pemulangan 48 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah yang dideportasi dari Malaysia. Proses pemulangan tersebut dilakukan melalui koordinasi BP3MI Kepulauan Riau dan BP3MI DKI Jakarta dengan menjemput para pekerja migran di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Sebanyak 48 PMI tersebut selanjutnya mendapatkan pendataan, pendampingan, serta arahan sebelum difasilitasi untuk melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing.

Para pekerja migran yang dipulangkan berasal dari 11 provinsi di Indonesia. Berdasarkan data BP3MI DKI Jakarta, jumlah terbanyak berasal dari Nusa Tenggara Barat sebanyak 17 orang, disusul Jawa Timur 16 orang, Jawa Barat 4 orang, Banten 2 orang, Jawa Tengah 2 orang, dan Lampung 2 orang.

Sementara itu, masing-masing satu orang berasal dari Jambi, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Riau, dan Sulawesi Selatan.

Setibanya di Pelabuhan Tanjung Priok, seluruh PMI tersebut dibawa ke Kantor BP3MI DKI Jakarta untuk menjalani proses pendataan dan pemeriksaan administrasi. Mereka juga mendapatkan pengarahan langsung dari Kepala BP3MI DKI Jakarta, Kombes Pol. Arman Muis, terkait pengalaman bekerja di luar negeri serta pentingnya memahami prosedur penempatan PMI yang aman dan sesuai ketentuan.

Dalam arahannya, Arman mengingatkan bahwa pengalaman yang dialami para pekerja migran selama berada di Malaysia hendaknya dijadikan pelajaran berharga. Ia berharap mereka dapat mengambil sisi positif dari pengalaman tersebut dan lebih berhati-hati apabila nantinya memiliki keinginan untuk kembali bekerja ke luar negeri.

“Ini merupakan sebuah proses pembelajaran. Ketika kembali ke kampung halaman, ambillah ilmu dan pengalaman positif yang kalian dapatkan selama berada di sana. Pengalaman ini menjadi pengingat bahwa setiap keputusan memiliki risiko yang harus kalian tanggung. Jika ingin kembali bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia, pastikan melalui jalur resmi,” ujar Arman.

**Permasalahan Beragam, Mulai dari Upah hingga Jalur Nonprosedural**

Berdasarkan informasi yang dihimpun, 48 PMI tersebut memiliki latar belakang permasalahan yang beragam selama bekerja di Malaysia.

Sebagian pekerja migran diketahui sebelumnya berangkat melalui jalur resmi. Namun, dalam perjalanan pekerjaannya, mereka meninggalkan tempat kerja karena menghadapi sejumlah persoalan, di antaranya upah yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan awal serta adanya ketidaksesuaian antara kondisi pekerjaan dengan isi perjanjian kerja.

Selain itu, terdapat pula PMI yang masuk dan bekerja di Malaysia melalui jalur tidak resmi atau nonprosedural sehingga berisiko menghadapi berbagai persoalan terkait status keimigrasian, ketenagakerjaan, maupun pelindungan hukum.

Beragamnya latar belakang permasalahan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pekerja migran tidak hanya berkaitan dengan proses keberangkatan, tetapi juga menyangkut kepastian hak, kewajiban, dan perlindungan selama menjalankan pekerjaan di negara penempatan.

Karena itu, calon pekerja migran perlu memiliki pemahaman yang cukup sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri. Kejelasan identitas pemberi kerja, jenis pekerjaan, besaran upah, fasilitas yang diberikan, hingga isi perjanjian kerja harus dipastikan sejak awal.

Penempatan melalui jalur resmi juga menjadi faktor penting agar pekerja migran memperoleh akses perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BP3MI Perkuat Pelayanan dan Pelindungan PMI**

BP3MI DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan kepada pekerja migran Indonesia yang mengalami permasalahan di luar negeri, termasuk dalam proses penjemputan, pendataan, pendampingan, hingga fasilitasi pemulangan ke daerah asal.

Koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam memastikan para pekerja migran yang dideportasi dapat kembali ke tanah air dan melanjutkan perjalanan menuju keluarga masing-masing dengan aman.

Pemulangan 48 PMI dari Malaysia ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri tanpa memastikan legalitas perusahaan penempatan dan kejelasan kontrak kerja.

Pemerintah juga terus mendorong masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri untuk memanfaatkan mekanisme penempatan resmi sehingga hak-haknya mendapatkan pelindungan sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga kembali ke Indonesia.

Melalui langkah penjemputan dan fasilitasi pemulangan ini, BP3MI DKI Jakarta berharap para PMI dapat kembali berkumpul bersama keluarga serta menjadikan pengalaman yang dialami sebagai pembelajaran agar lebih cermat dan bijak dalam mengambil keputusan terkait pekerjaan di luar negeri.

Sumber: Humas BP3MI DKI Jakarta

 

[Wira]

By Pimred