Bekasi – mediakota-online.com
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Yayasan Hidayatuna Media Islamika di wilayah Tambun Selatan kembali menjadi sorotan serius. Pasalnya, hampir setiap hari paket makanan MBG dilaporkan dikembalikan oleh pihak sekolah dengan berbagai alasan yang dinilai cukup mendasar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber di lapangan, pengembalian tersebut bukan hanya terjadi satu atau dua kali, melainkan berulang dan terkesan menjadi persoalan rutin. Alasan yang muncul pun beragam, mulai dari kualitas makanan yang dinilai kurang layak konsumsi, menu yang tidak sesuai standar, makanan yang sudah dalam kondisi kurang segar dan lainnya.
Beberapa pihak sekolah disebut terpaksa mengembalikan ompreng karena makanan tidak dikonsumsi siswa. Hal ini tentu menjadi alarm keras. Program yang seharusnya mendukung pemenuhan gizi anak-anak justru berujung pada penolakan dan pemborosan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar terkait standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan di dapur MBG. Bagaimana sistem kontrol kualitasnya? Apakah ada pengawasan internal sebelum makanan didistribusikan? Dan sejauh mana evaluasi dilakukan ketika pengembalian terjadi berulang kali?
Jika benar pengembalian terjadi hampir setiap hari, maka ini bukan lagi persoalan teknis biasa, melainkan indikasi adanya masalah sistemik dalam pengelolaan. Lebih jauh, kondisi ini dapat berdampak pada kepercayaan sekolah, orang tua murid, bahkan masyarakat terhadap program MBG itu sendiri.
Program MBG merupakan program strategis yang menyangkut hak dasar anak untuk mendapatkan asupan gizi yang layak. Karena itu, pelaksanaannya tidak boleh asal-asalan. Transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan ketat menjadi hal mutlak.
Pihak yayasan perlu segera memberikan klarifikasi resmi dan terbuka kepada publik. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan, baik dari sisi kualitas bahan baku, proses memasak, manajemen dapur, hingga sistem distribusi. Jika ditemukan kelalaian, maka pembenahan harus dilakukan secara tegas dan terukur.
Di sisi lain, instansi terkait juga diharapkan turun tangan melakukan monitoring agar program yang menyangkut kepentingan anak-anak sekolah ini berjalan sesuai standar dan tujuan awalnya.
MBG adalah program mulia. Namun tanpa pengelolaan profesional dan pengawasan yang ketat, program ini berpotensi kehilangan makna dan kepercayaan publik. Kini masyarakat menunggu langkah nyata, bukan sekadar penjelasan. [Deden]