SELAT PANJANG – Mediakota-online.com
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang kini memiliki kapal patroli untuk memperkuat pengawasan dan pelayanan di wilayah perbatasan Kepulauan Meranti, Riau.
Kapal Patroli Imigrasi Selatpanjang bernama Bhumi Pura Kstarian itu diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Riau, Budi Argap Situngkir, di Pelabuhan Pelindo, Kota Dumai, Sabtu (7/12/2024).
Turut hadir dalam peresmian tersebut, pejabat tinggi diantaranya Analis Keimigrasian Ahli Utama Ari Budijanto dan Ramly H.S, Kepala Divisi Administrasi Johan Manurung, Kepala Divisi Pemasyarakatan Ricky Dwi Biantoro, Kepala Divisi Keimigrasian Mas Arie Yuliansa Dwi Putra, serta Kepala UPT Keimigrasian se-Riau dan Kepala UPT Pemasyarakatan di Kota Dumai.
“Nama Bhumi Pura Ksatria memiliki makna yang mendalam, yaitu sebagai kesatria penjaga pintu gerbang negara,” ujarnya Kakanwil Budi Argap Situngkir.
Dengan adanya kapal patroli ini, dia berharap pengawasan Keimigrasian di perairan Riau, terutama di Kepulauan Meranti, dapat ditingkatkan sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran Keimigrasian. [Benn]
“Kedepannya, kami berharap setiap kantor imigrasi di Riau dapat memiliki kapal patroli sendiri,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Imigrasi Selatpanjang Kelas II TPI Selatpanjang, Putu Sonny Kharmawi G mengatakan bahwa keberadaan kapal patroli ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian, terutama di wilayah perbatasan yang sulit dijangkau.
“Dengan adanya kapal patroli baru ini, diharapkan pengawasan Keimigrasian di wilayah Riau dapat semakin optimal. Fasilitas ini dapat menjadi langkah maju dalam memperkuat pengawasan dan pelayanan di wilayah perbatasan,” ungkapnya.
Usai melakukan peresmian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) menggelar operasi besar-besaran di Perairan Dumai yang dipimpin langsung Kepala Divisi Keimigrasian Mas Arie Yuliansa Dwi Putra.
Operasi yang melibatkan sejumlah instansi strategis seperti TNI AL, TNI AD, Polairud, Bea Cukai, Balai Karantina, serta melibatkan Kepala UPT Keimigrasian se-Riau. [Benn]