Jakarta – mediakota-online.com
Saling Klaim Panitia Hari Pers Nasional 2025, di Riau dan di Banjarmasin.
Hari Pers Nasional (HPN) 2025 membawa cerita baru: bukan lagi soal peringatan jurnalistik atau prestasi media, melainkan konflik dualisme yang membingungkan.
Apakah HPN berlangsung di Riau atau di Kalimantan Selatan.
Para pihak panitia, sama-sama mengklaim sebagai tuan rumah resmi HPN.
Dua lokasi berbeda, dua panitia berbeda, dan dua versi cerita yang sama-sama mengandalkan “koordinasi dengan Istana.”
Kisah ini tak berhenti di sana. Kedua kubu juga menyebut nama Presiden Prabowo Subianto, yang katanya telah memberi sinyal kehadiran. Tapi, sinyal itu kabur.
Seperti menonton sandiwara tanpa naskah pasti, publik dibuat bertanya-tanya: “Hayo, Prabowo hadir di mana? Atau malah tidak datang sama sekali?”
Para wartawan, bahkan yang tergabung dalam kelompok Non-Blok anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), ikut kebingungan.
Nah, apalagi mereka yang di luar PWI, yang mungkin tak ingin terjebak dalam konflik organisasi internal. Konstituen Dewan Pers di HPN, kan, bukan hanya PWI.
Masalah ini bukan sekadar soal lokasi.
Kemelut dualisme di tubuh PWI Pusat menjadi latar belakangnya. Dua kubu yang berseteru belum menemui titik temu meski islah telah diupayakan.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Supratman Andi Agtas sempat membuat mediasi dua kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang sedang berselisih
Bahkan, intervensi dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi), Nezar Patria dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) pun belum berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bertikai.
Persoalan semakin pelik ketika muncul kekhawatiran bahwa kehadiran Presiden di salah satu lokasi akan dianggap berpihak pada salah satu kubu.
Lalu, apa langkah terbaik bagi Presiden?
Apakah sebaiknya beliau hadir di salah satu acara atau tidak hadir sama sekali demi menjaga netralitas?
HPN 2025, yang seharusnya menjadi momen kebersamaan dunia pers, kini berubah menjadi ajang tebak-tebakan dan konflik terbuka.
Di tengah semua ini, yang menjadi korban adalah integritas pers dan kepercayaan publik.
Sebagai bangsa yang menghormati demokrasi dan kebebasan pers, kita tentu berharap konflik ini segera selesai.
Tapi untuk saat ini, kita hanya bisa bertanya-tanya: “Ke mana Presiden akan hadir?” atau lebih tragisnya, “Apakah HPN 2025 hanya akan menjadi sejarah Pers dalam konflik?”. [Benn/Wira]