BATULICIN– Mediakota-online.com Dalam langkah maju untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, secara resmi meluncurkan tiga inovasi layanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu pada Kamis (11/9/2025) di Gunung Tinggi, Batulicin. Peluncuran ini mencakup POS KOPI WADAI (Point of Service Koordinasi Sertifikasi Wakaf dan Rumah Ibadah), Layanan Drive Thru, dan Ruang Layanan Prioritas.
Acara peresmian yang meriah ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Andi Rudi Latif, didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Aziz, serta Kepala BPN Tanah Bumbu, Isa Widyatmoko, dan sejumlah pejabat daerah lainnya. Kehadiran Kepala BPN Kotabaru turut menambah semarak acara.
Bupati Andi Rudi Latif menjelaskan bahwa kehadiran POS KOPI WADAI merupakan langkah strategis untuk mempercepat sertifikasi wakaf dan rumah ibadah. “Layanan ini memberikan kepastian hukum atas aset keagamaan masyarakat, serta mempermudah pengelolaan aset yang lebih tertib dan bermanfaat,” ungkapnya.
Inovasi Layanan Drive Thru dirancang untuk memberikan kemudahan akses layanan dengan cepat, tanpa perlu antri. Sementara itu, Ruang Layanan Prioritas bertujuan untuk memastikan akses inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
Kakanwil BPN Kalsel, Abdul Aziz, mengapresiasi upaya Kantor Pertanahan Tanah Bumbu dalam meningkatkan kualitas layanan. “Tanah Bumbu memiliki potensi besar, dan kami berencana untuk mengusulkan kantor ini sebagai Kantor Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun depan,” jelasnya.
Kepala Kantor Pertanahan Tanah Bumbu, Isa Widyatmoko, menambahkan bahwa inovasi ini merupakan hasil modifikasi layanan berdasarkan masukan dari masyarakat. Dalam rangkaian acara, Bupati dan jajaran pejabat juga meninjau fasilitas baru yang siap digunakan oleh masyarakat. Ke depan, Kantor Pertanahan Tanah Bumbu merencanakan program pembimbingan buku desa serta pemetaan wilayah kabupaten. Acara ditutup dengan penyerahan sertifikat tanah wakaf kepada perwakilan masyarakat, mengukuhkan komitmen pemerintah dalam memperkuat hak atas tanah dan aset masyarakat.”(Hallion)