Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bukan sekadar program bantuan pangan, tetapi merupakan investasi jangka panjang negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Hal tersebut disampaikan oleh Yogi Syahputra Alidrus, Koordinator Presidium Nasional BEM PTMA Indonesia, dalam tulisannya yang menyoroti pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai fondasi masa depan bangsa.
Menurutnya, pemenuhan gizi merupakan hak dasar warga negara yang harus dipastikan oleh negara. Dalam konstitusi, negara tidak hanya bertanggung jawab menghadirkan rasa aman bagi rakyatnya, tetapi juga menjamin kesehatan, kesejahteraan, dan kehidupan yang layak.
“Distribusi gizi kepada masyarakat bukan sekadar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia untuk hidup sehat yang dijamin oleh negara,” ujarnya.
Ia menjelaskan, gizi yang cukup tidak hanya berdampak pada kesehatan tubuh anak, tetapi juga menentukan perkembangan kognitif, kemampuan belajar, serta produktivitas mereka di masa depan.
Selain itu, program MBG juga dinilai berpotensi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah, akan tercipta rantai ekonomi baru yang melibatkan petani, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), hingga sektor logistik dan katering.
“Permintaan bahan pangan untuk program ini akan menciptakan pasar baru bagi petani dan UMKM. Ini membuka peluang ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan,” jelasnya.
Laporan World Food Programme (WFP) juga menunjukkan bahwa setiap investasi sebesar 1 dolar Amerika Serikat dalam program makan di sekolah dapat menghasilkan manfaat ekonomi hingga 9 dolar. Dengan target puluhan juta penerima manfaat, program ini berpotensi menciptakan jutaan lapangan kerja baru, khususnya di daerah pedesaan.
Dalam konteks pembangunan manusia, MBG juga dinilai sebagai bagian dari human capital infrastructure atau infrastruktur pembangunan manusia. Artinya, program ini merupakan investasi jangka panjang untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dengan kualitas gizi yang baik sehingga mampu bersaing di masa depan.
Sejumlah negara telah lebih dulu merasakan manfaat dari program serupa. Jepang, misalnya, berhasil menekan angka obesitas dan meningkatkan kualitas kesehatan siswa melalui program makan sekolah. Sementara Finlandia dikenal berhasil menciptakan iklim pendidikan yang sehat dan merata karena semua siswa mendapatkan akses gizi yang sama.
Di sisi lain, program ini juga dianggap dapat membantu mengurangi kesenjangan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia, terutama di kawasan timur seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, dan Papua yang masih menghadapi persoalan akses pangan dan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.
Dengan memanfaatkan potensi pangan lokal seperti ikan, sagu, dan kelor, program MBG dinilai mampu mendorong ekonomi lokal sekaligus memastikan distribusi gizi yang lebih merata bagi anak-anak di seluruh daerah.
“Program ini bukan hanya tentang makanan di sekolah, tetapi tentang membangun pondasi dasar generasi masa depan. Anak yang sehat dan tercukupi gizinya akan memiliki kemampuan belajar yang lebih baik dan peluang masa depan yang lebih besar,” tambahnya.
Secara konstitusional, program MBG juga dipandang sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, khususnya terkait hak atas kesehatan dan kesejahteraan anak.
Karena itu, ia berharap program tersebut dapat dipahami sebagai langkah strategis dalam membangun generasi unggul sekaligus memperkuat kemandirian bangsa di masa depan.
[Zulva Mahen]