Banjarmasin – mediakota-online.com
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan pada Jumat (24/7/2026) dalam rangka meninjau secara langsung pelaksanaan pelayanan publik sekaligus memberikan arahan kepada seluruh jajaran Imigrasi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Dalam kunjungan tersebut, Hendarsam didampingi Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman, S.E., M.Si., serta Direktur Kepatuhan Internal Qriz Pratama, A.Md.Im., S.H.. Kegiatan diawali dengan kedatangan rombongan di VIP Lanud Syamsudin Noor, Banjarbaru, sebelum melaksanakan serangkaian agenda kerja di sejumlah lokasi.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Setibanya di Kalimantan Selatan, rombongan disambut oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Selatan Yan Wely Wiguna, S.Sos., M.Si., Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Tengah Mas Arie Yuliansa Dwi Putra, A.Md.Im., S.H., M.H., serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi antarkantor wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pengawasan keimigrasian, serta sinergi pelaksanaan tugas di seluruh wilayah kerja.
Selanjutnya, Direktur Jenderal Imigrasi bersama rombongan mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin untuk meninjau langsung berbagai layanan yang diberikan kepada masyarakat. Peninjauan meliputi pelaksanaan pasar murah, pameran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), layanan cek kesehatan gratis, hingga pelayanan Samsat Keliling.
Berbagai layanan lintas sektor tersebut dinilai menjadi bentuk kolaborasi nyata antarinstansi dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengarahan Direktur Jenderal Imigrasi kepada seluruh jajaran Imigrasi di Ruang Rapat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin. Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah beserta seluruh Kepala UPT Imigrasi di kedua provinsi tersebut.
Dalam arahannya, Hendarsam Marantoko menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme, integritas, serta kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar terus meningkatkan kolaborasi, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta menghadirkan pelayanan keimigrasian yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, keberhasilan organisasi sangat bergantung pada komitmen seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap satuan kerja diharapkan terus menghadirkan inovasi, memperkuat fungsi pengawasan keimigrasian, serta membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Selatan Yan Wely Wiguna dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Tengah Mas Arie Yuliansa Dwi Putra menyatakan kesiapan seluruh jajaran untuk menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Imigrasi melalui penguatan koordinasi antarwilayah, peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pengawasan keimigrasian, serta pengembangan berbagai inovasi yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.
Melalui kunjungan kerja ini diharapkan sinergi antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Selatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Tengah, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis di bawahnya semakin kuat. Dengan semangat kolaborasi tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan keimigrasian yang profesional, adaptif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sekaligus memperkuat pengawasan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
[Benn/Wira]