Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah dalam waktu yang berdekatan. Dalam kurun waktu kurang dari sepekan, dua kepala daerah dilaporkan terjaring operasi penindakan lembaga antirasuah tersebut.
Terbaru, Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, diamankan dalam operasi yang dilakukan tim KPK di wilayah Bengkulu pada Senin malam (9/3/2026). Dalam operasi tersebut, tim penindakan juga mengamankan sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya operasi tersebut. Ia menyebutkan bahwa tim penyidik mengamankan sembilan orang yang diduga terkait dalam perkara tersebut.
“Benar, ada sembilan orang yang dibawa ke Jakarta terkait dugaan perkara proyek di Pemkab Rejang Lebong,” ujar Budi Prasetyo kepada awak media, Selasa (10/3/2026).
Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen proyek, perangkat elektronik, serta uang tunai yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi.
Seluruh pihak yang diamankan kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.
Di waktu yang hampir bersamaan, kabar operasi penindakan juga menyeret Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa kepala daerah di wilayah Jawa Tengah tersebut turut terjaring dalam operasi KPK.
Namun hingga saat ini KPK belum memberikan penjelasan secara rinci terkait konstruksi perkara, jumlah pihak yang diamankan, maupun barang bukti dalam operasi yang diduga melibatkan Bupati Pekalongan tersebut.
KPK dijadwalkan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut melalui konferensi pers resmi setelah proses pemeriksaan awal terhadap para pihak yang diamankan selesai dilakukan.
Rangkaian OTT terhadap dua kepala daerah dalam waktu berdekatan ini kembali menjadi sorotan publik. Penindakan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa praktik korupsi di tingkat pemerintahan daerah masih menjadi perhatian serius bagi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
[Benn/Wira]