Jakarta –mediakota-online.com
Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Asep Kurnia, resmi melantik tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai bagian dari upaya penguatan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-165 dan 168.SA.03.04 Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan manajerial dan nonmanajerial di lingkungan Kemenimipas.
Dalam kesempatan itu, Asep Kurnia yang mewakili Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Saudara-saudara yang telah saya ambil sumpah, dengan ini secara resmi saya lantik pada jabatan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yang telah dibacakan. Semoga senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugas,” ujar Asep, Kamis (9/4/2026).
Adapun tujuh pejabat yang dilantik meliputi:
1. Guntur Sahat Hamonangan sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kepulauan Riau
2. Johanes Fanny Satria Cahya Aprianto sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Selatan
3. Wahyu Eka Putra sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam
4. Ade Agustina sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung
5. Haposan Silalahi sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara
6. Tonny Nainggolan sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Bengkulu
7. Christo Victor Nixon Toar sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang
Pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi serta penguatan peran strategis unit kerja, baik di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi maupun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Kemenimipas menegaskan komitmennya dalam menjaga kesinambungan kepemimpinan serta mendorong peningkatan kinerja organisasi melalui penempatan pejabat yang kompeten dan berintegritas. Rotasi dan promosi jabatan juga menjadi bagian dari dinamika organisasi guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Selain itu, Kemenimipas terus berupaya memperkuat reformasi birokrasi melalui pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas, guna menghadirkan pelayanan publik yang optimal, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
[Benn/Wira]