Batulicin – Mediakota-online.com
DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mendesak PT PLN (Persero) ULP Batulicin untuk membuka secara transparan penyebab pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di sejumlah wilayah. DPRD menilai masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang utuh agar persoalan serupa dapat dicegah di masa mendatang.
Desakan tersebut disampaikan dalam rapat gabungan komisi yang digelar di Kantor DPRD Tanah Bumbu, Selasa (4/8), dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani, S.H., M.H.. Rapat dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, perwakilan PT PLN (Persero) ULP Batulicin, PT Air Minum Bersujud, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang turut terdampak pemadaman listrik.
Dalam rapat itu, sejumlah anggota dewan mempertanyakan penyebab utama gangguan listrik yang hingga kini belum juga teratasi. Mereka menilai penjelasan yang disampaikan PLN selama ini masih bersifat umum dan belum menjawab akar persoalan.
Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, Hasanuddin, mengatakan DPRD membutuhkan informasi yang terbuka agar pemerintah daerah bersama DPRD dapat ikut mencari solusi terhadap persoalan yang terjadi.
“Kalau memang ada persoalan pada pembangkit, sampaikan saja apa adanya. Jangan hanya memberikan jawaban yang diplomatis,” ujar Hasanuddin.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi langkah penting agar masyarakat tidak terus bertanya-tanya mengenai penyebab pemadaman listrik yang berdampak pada aktivitas sehari-hari maupun sektor usaha.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani menegaskan bahwa DPRD tidak hanya ingin mengetahui target normalisasi pasokan listrik, tetapi juga membutuhkan penjelasan rinci mengenai penyebab gangguan yang terjadi.
Ia meminta PLN menjelaskan kondisi pembangkit, termasuk apabila terdapat kerusakan generator, kendala pasokan batu bara, maupun kapasitas daya yang disalurkan ke Kabupaten Tanah Bumbu.
“Yang kami ingin tahu adalah penyebab kerusakannya apa sehingga persoalan seperti ini bisa dicegah ke depan,” tegas Andrean.
Andrean mengatakan, keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi sistem kelistrikan di daerah.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya turut merasakan dampak pemadaman listrik. Sebagai peternak ayam, ia mengaku mengalami kerugian ketika aliran listrik padam.
Meski telah menggunakan generator set (genset) sebagai sumber listrik cadangan, sekitar 1.300 ekor ayam di peternakannya dilaporkan mati karena proses perpindahan pasokan listrik dari jaringan PLN ke genset tidak berlangsung secara instan.
Menurut Andrean, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemadaman listrik tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku usaha, termasuk sektor peternakan dan UMKM.
Melalui rapat gabungan tersebut, DPRD Tanah Bumbu berharap PT PLN (Persero) dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai penyebab gangguan serta langkah-langkah konkret yang tengah dilakukan untuk memulihkan dan menjaga keandalan pasokan listrik di Kabupaten Tanah Bumbu.”(Hallion)