Nama penulis : Dolly Chrystov Ambarita S.H., C.M.C.
Pekerjaan : Advokat, Mediator & Konsiliator
Media Kota –
Surat Penghentian Penyidikan (SP3) selama puluhan tahun menempati posisi yang sangat rawan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Di satu sisi, SP3 merupakan instrumen pelindung hak asasi manusia agar seseorang tidak tersandera oleh status tersangka secara berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Namun di sisi lain, praktik penerbitan SP3 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kerap dipandang sebagai “kotak hitam” penyidikan yang rentan disalahgunakan, memicu ketidaktransparanan, serta memantik gelombang gugatan praperadilan dari pihak korban maupun masyarakat.
Menjawab persoalan mendasar tersebut, pembaruan hukum pidana nasional—sebagaimana digagas dan dijelaskan oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada sekaligus Wakil Menteri Hukum RI, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej—membawa pergeseran paradigma yang signifikan. Ketentuan SP3 tidak lagi dipahami secara tunggal dan administratif semata, melainkan ditransformasikan menjadi mekanisme tiga pintu yang memadukan prinsip kepastian hukum, pengawasan inter-lembaga, hingga keadilan restoratif (restorative justice).
Menurut penjelasan Prof. Eddy Hiariej, rekonseptualisasi mekanisme penerbitan SP3 diklasifikasikan ke dalam tiga pola utama yang menyesuaikan dengan konteks dan alasan hukum penghentiannya.
Pola pertama adalah penerbitan SP3 tanpa penetapan atau campur tangan pengadilan. Pola ini mempertahankan alasan-alasan mendasar yang selama ini dikenal dalam Hukum Pidana Materiil dan Acara Pidana. Penyidik dapat menghentikan penyidikan secara mandiri apabila tidak terdapat cukup bukti, atau apabila peristiwa yang disidik ternyata bukan merupakan tindak pidana. Selain itu, penghentian tanpa penetapan pengadilan juga berlaku untuk alasan-alasan gugurnya hak menuntut, seperti tersangka atau terdakwa meninggal dunia, perkara telah daluarsa, berlakunya asas ne bis in idem, atau dicabutnya aduan pada kategori delik aduan. Hal serupa berlaku ketika perkara ditutup demi hukum melalui penggunaan hak prerogatif Presiden berupa abolisi. Saat surat abolisi diterbitkan oleh Kepala Negara, proses pidana secara serta-merta wajib dihentikan demi hukum tanpa memerlukan formalitas penetapan pengadilan.
Pola kedua mengatur tentang penerbitan SP3 yang dilanjutkan dengan meminta penetapan pengadilan dalam kerangka koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Mekanisme ini hadir untuk mengatasi persoalan perbedaan penafsiran hukum yang sering memicu bolak-balik berkas perkara (P-19 abadi) antara Kepolisian dan Kejaksaan. Apabila penyidik menilai bukti telah cukup namun penuntut umum berpendapat sebaliknya, maka dilakukan gelar perkara bersama yang melibatkan penyidik, penuntut umum, pengawas penyidik, dan pengawas penuntut umum. Jika hasil gelar perkara menyepakati penghentian perkara, penyidik terlebih dahulu menerbitkan SP3 lalu mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan. Langkah ini bertujuan melindungi penyidik dari potensi gugatan praperadilan berulang yang diajukan oleh pelapor atau korban. Dalam merespons permohonan tersebut, hakim pengadilan dapat menetapkan dua hal: jika pengadilan menyetujui, maka perkara dihentikan secara permanen; namun jika pengadilan menolak, penuntut umum wajib meneruskan perkara tersebut ke persidangan.
Pola ketiga adalah penerbitan SP3 setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan, yang secara khusus ditempatkan dalam konteks keadilan restoratif (restorative justice). Mekanisme ini berlaku apabila korban dan pelaku telah mencapai kesepakatan damai melalui pemenuhan kewajiban tertentu, seperti restitusi, kompensasi, atau ganti kerugian. Dalam situasi ini, penyidik berkewajiban memberitahukan kesepakatan tersebut kepada penuntut umum dan mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan terlebih dahulu. Setelah surat penetapan pengadilan resmi keluar untuk mengesahkan kesepakatan damai tersebut, barulah penyidik memiliki legitimasi penuh untuk menerbitkan SP3.
Pembagian tiga pola mekanisme SP3 tersebut dilandasi oleh argumentasi filosofis dan yuridis yang sangat kuat. Pada mekanisme pertama yang tanpa penetapan pengadilan, landasan utamanya adalah efisiensi peradilan dan penghormatan terhadap alasan objektif hapusnya hak menuntut, sejalan dengan asas litis finiri oportet bahwa setiap perkara harus ada titik akhirnya, serta asas kedaultan negara dalam penggunaan hak prerogatif abolisi.
Pada mekanisme kedua, penggabungan penerbitan SP3 dengan penetapan pengadilan berlandaskan pada semangat checks and balances serta penguatan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Hal ini ditujukan untuk mengakhiri ego sektoral antar-lembaga penegak hukum dan memberikan kepastian hukum yang kokoh, baik bagi tersangka maupun bagi penyidik yang beritikad baik.
Sementara itu, pada mekanisme ketiga, kewajiban mengantongi penetapan pengadilan sebelum menerbitkan SP3 berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif dan asas ultimum remedium. Penetapan pengadilan diperlukan untuk memastikan bahwa kesepakatan restoratif dilakukan secara sah, tidak memuat unsur paksaan, serta benar-benar menjamin perlindungan dan pemulihan hak-hak korban sebelum sebuah proses pidana dihentikan secara permanen.
Meskipun gagasan rekonseptualisasi SP3 ini menawarkan lompatan kualitas dalam penegakan hukum, pelaksanaannya di lapangan dipastikan akan memicu dialektika pro dan kontra dari berbagai kalangan praktisi maupun akademisi hukum.
Dari sudut pandang yang mendukung (pro), pembaharuan ini dinilai meningkatkan kepastian hukum dan memberikan perlindungan nyata bagi penyidik. Adanya uji penetapan pengadilan dalam mekanisme koordinasi memberikan benteng hukum yang kuat, sehingga penyidik tidak lagi dibayangi ketakutan akan digugat praperadilan berkali-kali oleh pihak pelapor yang tidak puas. Selain itu, keterlibatan pengawas dari kedua lembaga dalam gelar perkara bersama mendorong iklim penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Pengesahan pengadilan pada jalur keadilan restoratif juga memberikan kepastian bahwa proses perdamaian di luar persidangan berjalan murni tanpa intimidasi atau persekongkolan tertutup.
Di sisi lain, muncul pula kekhawatiran dan kritik (kontra) terkait potensi kendala operasional. Kewajiban pengadilan untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan SP3 dikhawatirkan akan meningkatkan beban kerja peradilan (judicial overburden) secara drastis, yang berisiko memperlambat penanganan perkara lain di Pengadilan Negeri. Terdapat pula keraguan apakah pengadilan benar-benar melakukan pengujian materiil yang mendalam atau sekadar menjadi “stempel formalitas” untuk melegalkan penghentian perkara. Selain itu, mekanisme keadilan restoratif yang mensyaratkan ganti rugi dan kompensasi dikhawatirkan memicu celah transaksional, di mana pihak bersekecukupan dapat memanfaatkan instrumen ini untuk “membeli” penghentian perkara, yang pada akhirnya dapat mencederai rasa keadilan masyarakat.
Konstruksi baru penghentian penyidikan yang dipaparkan oleh Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menandai era baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Dengan membagi SP3 ke dalam tiga mekanisme yang terukur, pembaruan ini berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, pengawasan antar-lembaga, serta keadilan yang memulihkan.
Kunci keberhasilan implementasi ketentuan ini nantinya sangat bergantung pada kesiapan mentalitas para penegak hukum—hakim, penyidik, dan penuntut umum—serta keterbukaan akses informasi publik agar mekanisme penerbitan penetapan pengadilan tidak berubah menjadi celah transaksional baru, melainkan menjadi pilar penegakan hukum yang berkeadilan.