Tasikmalaya, Media Kota Online
DPRD menetapkan keputusan DPRD yang memuat rekomendasi berupa catatan strategis, saran, masukan dan koreksi sebagai bahan penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta bahan untuk penyusunan Perda, Peraturan kepala daerah dan kebijakan strategis kepala daerah
Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota tahun 2021 terkait urusan wajib pelayanan dasar ; Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli (IPM Kota Tasikmalaya) itu disampaikan pada Rapat Paripurna ke-8 DPRD, senin (9/5/2022)
“Yang paling krusial adalah masalah RSUD dr. Soekardjo dan Peningkatan kualitas SDM ASN Kota Tasikmalaya sehingga mendorong optimalisasi kinerja pemerintah Kota Tasikmalaya dalam kualitas pelayanan publik,” ungkap Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H. Aslim, SH
Hasil kajian Pansus DPRD LKPJ Kota Tasikmalaya tahun 2021 dijelaskan bahwa permasalahan yang secara umum dihadapi perangkat daerah menyangkut tiga (3) hal yakni Terbatasnya ketersediaan SDM, Sarana prasarana penunjang kegiatan yang sudah tidak layak pakai serta Ketersediaan anggaran penunjang kegiatan
Pansus yang di ketuai H. Dayat Mustofa ini pun menyampaikan Lima catatan yang perlu ditindaklanjuti terkait penyusunan laporan Pemkot Tasikmalaya lebih serius sebagaimana ketentuan Permendagri 18/2020 (PP 13/2019), Peningkatan pengawasan pelaksanaan program, kegiatan dan pembangunan mengingat angka realisasi anggaran tiap RKPD rata-rata mencapai 90% namun banyak masalah yang belum terselesaikan
Selain itu, melakukan pengkajian terhadap anggaran dan pemetaan anggaran efektif dan efisien sehingga penganggaran yang dilakukan optimal, tepat guna dan tepat sasaran sehingga dapat mendorong percepatan peningkatan kemajuan dan kesejahteraan serta kepala daerah dan kepala penrangkat daerah diharapkan dapat terus menghasilkan kreatifitas dan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta penyusunan regulasi dan penyelesaian permasalahan walaupun dengan keterbatasan anggaran
Terakhir, rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota Tahun 2020 untuk segera dituntaskan dan menyesuaikan dengan ketentuan pasal 19 ayat 3 Permendagri 18/20
Dijelaskan bahwa rekomendasi ini merupakan salah satu upaya DPRD dalam memberikan arahan, evaluasi dan fungsi pengawasan dari DPRD terhadap perbaikan dan perubahan dalam pencapaian visi dan misi pemerintah Kota Tasikmalaya
“Bukan hanya penyerapan anggaran yang maksimal tapi harus dioptimalkannya kegiatan yang efektif, efisen dan berhasil guna,” urai Sekretaris Pansus Dodi Ferdiana
Berdasarkan capaian Indikator makro Indeks daya beli mengalami penurunan dan angka kemiskinan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya akibat pandemi Covid-19. Namun, Pansus LKPJ Walikota tahun 2021 mengapresiasi pencapaian realisasi pendapatan daerah yang mengalami kenaikan di tengah masa pandemi 2021 sebesar Rp. 207.481.760.896,- atau naik sebesar 16,36% dari tahun 2020 (Ayi Darajat)