Jakarta, mediakota-online.com
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dalam kasus dugaan korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Penyitaan sejumlah dokumen itu dilakukan penyidik antirasuah saat pemeriksaan terhadap saksi ASN Kemendagri, Lisnawati Anisahak Chan. Lisnawati dipanggil penyidik untuk diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Ardian.
“Tim penyidik melakukan penyitaan beberapa dokumen yang terkait dengan perkara ini,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Sabtu (21/5/2022).
Dalam kasus tersebut, tersangka Ardian menerima uang Rp1,5 miliar. Uang itu didapat dari pengajuan Kabupaten Kolaka Timur yang diminta Bupati Andy Merya Nur agar mendapatkan pinjaman dana PEN Daerah.
Andy Merya mengajukan pinjaman mencapai Rp350 miliar dan Ardian meminta tiga persen dari pengajuan tersebut. Bupati Andy Merya pun menyanggupi dan memberikan uang sebesar Rp2 miliar melalui M. Syukur.
Sehingga, pembagian uang tersebut diterima Ardian sebesar Rp1.5 miliar, sedangkan M Syukur Rp500 juta.
“Atas penerimaan uang oleh tersangka MAN, permohonan pinjaman dana PEN yang diajukan tersangka AMN disetujui dengan adanya bubuhan paraf tersangka MAN pada draft final surat menteri dalam negeri ke menteri keuangan,” ungkap Deputi Penindakan KPK Karyoto
Karyoto menyebut, adanya dugaan tersangka Ardian turut menerima pemberian dari beberapa pihak dalam mengurus pinjaman dana PEN daerah. Maka itu, KPK akan menelusuri lebih lanjut.
“Menduga tersangka MAN juga menerima pemberian uang dari beberapa pihak terkait permohonan pinjaman dana PEN dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik,” katanya. (Benn/Hasan Himmah)