Ekonomi
Headline
Hukum
Jurnal Jakarta
Jurnal Nusantara
Nasional
Olahraga
Pelatihan
Pelayanan
Polri
Presisi
Prestasi
Sosial
Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya resmi menandatangani nota kesepakatan optimalisasi pemanfaatan CCTV di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).
Kesepakatan itu digadang-gadang menjadi langkah besar memperkuat sistem keamanan dan pengawasan ibu kota melalui integrasi ribuan kamera pengawas yang tersebar di berbagai titik Jakarta.
Penandatanganan nota kesepakatan berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB dan dihadiri sejumlah pejabat penting dari unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, serta jajaran kepolisian. Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Adriano, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto, hingga Kapolda Metro Jaya Asep Edi.
Dalam sambutannya, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi menegaskan pentingnya integrasi CCTV sebagai alat bantu utama mendukung pengambilan keputusan berbasis fakta di lapangan. Menurut dia, keberadaan kamera pengawas harus mampu membantu proses pencegahan, pemantauan, hingga penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“CCTV harus menjadi alat bantu utama dalam mencegah, memantau, merespons, serta mendukung penanganan gangguan keamanan maupun ketertiban umum, termasuk memantau kepadatan arus lalu lintas,” ujar Asep Edi.
Selama ini, jumlah CCTV di Jakarta sebenarnya sudah sangat besar dan dikelola oleh berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, BUMD, fasilitas publik, transportasi, hingga gedung-gedung perkantoran. Namun, potensi tersebut dinilai belum optimal karena sistem pengelolaannya masih terpisah-pisah.
Karena itu, integrasi sistem dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar akses data, mekanisme pemantauan, serta koordinasi antarinstansi dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Meski demikian, Asep menekankan penggunaan CCTV tetap harus memiliki standar operasional yang jelas serta mengedepankan perlindungan privasi masyarakat.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kerja sama tersebut sebagai langkah pionir di Indonesia. Menurut dia, kolaborasi konkret antara pemerintah daerah dan kepolisian sangat penting mengingat kompleksitas Jakarta sebagai kota megapolitan dengan mobilitas penduduk yang sangat tinggi.
“Jakarta memiliki sekitar 11 juta penduduk, ditambah 4,5 hingga 5 juta orang yang masuk setiap pagi dan kembali pada sore hari. Tantangan terbesar kita adalah mengatur lalu lintas dan menjaga ketertiban,” kata Pramono.
Ia mengungkapkan, saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah mengintegrasikan 7.314 CCTV milik organisasi perangkat daerah dan BUMD. Di sisi lain, Polda Metro Jaya mengelola sekitar 3.362 kamera pengawas. Jumlah itu masih akan bertambah dengan integrasi CCTV milik gedung-gedung perkantoran yang diwajibkan terhubung sesuai peraturan gubernur.
Secara keseluruhan, sedikitnya 27 ribu CCTV nantinya akan terhubung dalam satu sistem pengawasan bersama yang dapat diakses oleh Pemprov DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan Baintelkam Polri.
Pramono menilai integrasi tersebut akan mempercepat deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan maupun kemacetan lalu lintas. Ia juga menyinggung pengalaman penanganan situasi keamanan Jakarta pada Agustus tahun lalu yang menurutnya berhasil karena komunikasi intensif dan kepercayaan antarlembaga berjalan baik.
Dengan semangat “Aksi Jaga Jakarta”, Pramono menargetkan ibu kota menjadi kota teraman nomor dua di kawasan ASEAN setelah Singapura. Menurut dia, posisi keamanan Jakarta saat ini sudah lebih baik dibanding sejumlah kota besar lain di Asia Tenggara seperti Bangkok, Manila, hingga Kuala Lumpur.
Kegiatan kemudian ditutup dengan pertukaran cinderamata dan sesi foto bersama antara jajaran Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya sebelum seluruh tamu VIP meninggalkan lokasi acara sekitar pukul 15.15 WIB.
[Ismail/Wira]