Bandung – mediakota-online.com
Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang disebut telah menyentuh angka Rp18.142 per dolar AS menjadi perhatian serius kalangan buruh. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap meningkatnya harga kebutuhan pokok dan semakin beratnya beban ekonomi masyarakat, khususnya para pekerja dan keluarga berpenghasilan rendah.
Ketua PUK SPA RTMM-SPSI PT Ultrajaya, Dicki Gustaman Hadianto, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi ekonomi yang saat ini dirasakan oleh kaum buruh. Menurutnya, pelemahan rupiah berpotensi memicu krisis ekonomi karena semakin menurunnya daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
“Kami merasakan langsung betapa sulitnya mengatur keuangan keluarga dalam situasi seperti sekarang. Nilai rupiah yang terus melemah terhadap dolar jelas berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Sementara itu, pendapatan buruh masih sangat terbatas karena kenaikan UMK pada awal tahun dinilai belum mampu mengimbangi kebutuhan hidup layak yang terus meningkat,” ujarnya.
Dicki menjelaskan, tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini semakin berat karena bertepatan dengan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026, yang tentunya membutuhkan biaya tambahan bagi keluarga yang memiliki anak usia sekolah.
“Selain biaya hidup yang terus meningkat, saat ini para orang tua juga dihadapkan pada kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Kondisi ini menjadi dilema tersendiri, khususnya bagi kaum buruh yang penghasilannya pas-pasan,” katanya.
Ia mengaku sempat menaruh harapan besar kepada pemerintah, terutama setelah berbagai aspirasi buruh disampaikan pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day). Namun, menurutnya, harapan tersebut hingga kini belum sepenuhnya terjawab.
“Kami berharap Presiden Republik Indonesia benar-benar berpihak kepada kaum buruh dan masyarakat kecil. Namun kenyataan yang kami rasakan saat ini masih jauh dari harapan tersebut,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dicki meminta Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap kenegarawanan dan keterbukaan kepada publik terkait kondisi ekonomi yang sedang dihadapi bangsa.
“Kami berharap Presiden bersikap kesatria. Jika memang terdapat persoalan serius dalam pengelolaan ekonomi nasional, sampaikan secara terbuka kepada rakyat. Minimal lakukan konferensi pers untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya serta langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah dalam mengatasinya,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kejelasan dan kepastian, bukan sekadar pernyataan bahwa kondisi ekonomi masih baik-baik saja, sementara di lapangan banyak warga yang merasakan kesulitan.
“Kami menunggu sikap kesatria beliau. Selama ini Presiden dikenal sebagai sosok yang tegas, berani, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Saat inilah momentum untuk membuktikan kepemimpinan tersebut dengan memberikan penjelasan yang jujur dan solusi nyata kepada rakyat,” tambahnya.
Dicki menilai dampak pelemahan rupiah tidak hanya dirasakan oleh kalangan buruh, tetapi juga oleh masyarakat kelas menengah ke bawah secara umum. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, serta berbagai kebutuhan hidup lainnya telah menambah beban ekonomi keluarga.
Ia juga menyoroti besarnya komposisi kabinet pemerintahan saat ini yang, menurut pandangannya, belum mampu memberikan jaminan terhadap perbaikan kondisi ekonomi nasional.
“Kabinet yang besar tidak otomatis menjamin kejayaan bangsa menuju Indonesia Emas. Yang kami rasakan justru sebaliknya, masyarakat semakin cemas menghadapi tekanan ekonomi yang terus meningkat. Pemerintah tidak perlu tersinggung dengan kritik ini, karena yang kami sampaikan adalah fakta dan realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat bawah,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut, menurut Dicki, merupakan bentuk kepedulian dan aspirasi kaum buruh agar pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
[Jolly]