ASN
BPSDM
DPR RI
DPRD
Ekonomi
Headline
Hukum
Imigrasi
Jurnal Jakarta
Jurnal Nusantara
KemenIMIPAS
Kementerian ESDM
Kementerian Imigrasi & Pemasyarakatan
Nasional
Panglima TNI
Pelatihan
Pelayanan
Pemasyarakatan
Prestasi
Sosial
TNI
BATULICIN, Mediakota-online.com -15 April 2026 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat paripurna dengan agenda strategis yang menyoroti evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus arah kebijakan pembangunan ke depan.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD tersebut dipimpin Ketua DPRD, Andrean Atma Maulani, dan dihadiri Bupati Andi Rudi Latif, jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta anggota dewan.
Pada agenda awal, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020. Perda tersebut sebelumnya mengatur perubahan status Kelurahan Batulicin menjadi Desa Batulicin Lama dan Kelurahan Batulicin di Kecamatan Batulicin.
Sejumlah fraksi menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses pencabutan regulasi tersebut. Mereka menilai kebijakan ini berpotensi berdampak langsung terhadap administrasi pemerintahan serta pelayanan publik di tingkat masyarakat, sehingga perlu dikaji secara menyeluruh dan transparan.
Memasuki agenda utama, DPRD secara resmi menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Ketua DPRD menegaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah.
“DPRD telah menjalankan tugas konstitusional dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Kami meminta seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Andrean.
Ia menjelaskan, rekomendasi tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari peningkatan efektivitas program pembangunan, optimalisasi penggunaan anggaran, hingga perbaikan kualitas layanan publik.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Andi Rudi Latif menyampaikan apresiasi atas masukan DPRD dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan rekomendasi tersebut sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan.
“Masukan dari DPRD menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” katanya.
Selain itu, rapat paripurna juga membahas agenda kelembagaan, termasuk rencana kunjungan kerja, konsultasi, dan koordinasi Badan Musyawarah (Banmus) serta Badan Anggaran (Banggar) ke tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan provinsi.
Rapat paripurna ini diharapkan menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, guna mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu.”(Hallion)