DPRD Tanah Bumbu Soroti Dugaan Permainan Solar Subsidi, Monitoring SPBU Digelar Tanpa didampingi Media 

Batulicin – Mediakotaonline.com

DPRD Tanah Bumbu Soroti Dugaan Permainan Solar Subsidi, Monitoring SPBU Digelar Tanpa Wartawan
DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan monitoring penyaluran BBM subsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (8/5/2026), menyusul meningkatnya sorotan terhadap distribusi solar subsidi yang diduga masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.

Monitoring tersebut merupakan tindak lanjut rapat kerja antara DPRD bersama Pertamina Patra Niaga, pengelola SPBU, Organda, serta unsur pemerintah daerah yang digelar sehari sebelumnya.

Dua lokasi yang menjadi fokus pengawasan yakni SPBU Pagatan dan SPBU Sungai Loban. Dalam kegiatan itu, DPRD menyoroti dugaan permainan distribusi solar subsidi, aktivitas pelangsir, hingga kendaraan yang diduga tidak memenuhi ketentuan administrasi namun tetap memperoleh BBM subsidi.

Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, H. Bobi Rahman, mengatakan lonjakan konsumsi BBM subsidi harus menjadi perhatian serius karena berpotensi membuka celah penyimpangan distribusi.

“Pemerintah pusat sudah memberikan subsidi, tetapi penggunaan BBM terus meningkat. Apalagi sekarang banyak digunakan untuk aktivitas tambang emas,” ujarnya.

Menurut Bobi, pengawasan distribusi BBM subsidi tidak boleh dilakukan setengah-setengah, terutama terhadap dugaan permainan di tingkat operator maupun pelangsir.

“Kalau memang ada yang memberi kelonggaran jangan sampai berlebihan. Namun memang selama ini ada dugaan permainan dalam penyaluran solar subsidi,” katanya.

Ia menegaskan DPRD telah memasukkan persoalan tersebut dalam pembahasan resmi bersama pihak terkait dan meminta adanya tindakan apabila ditemukan pelanggaran.

“Kami sudah menyampaikan dalam rapat, apabila operator bermain-main dengan harga minyak solar subsidi maka harus ada penindakan,” tegasnya.

Dalam monitoring tersebut, DPRD juga melakukan pemeriksaan distribusi BBM di SPBU menyusul adanya dugaan selisih beban operator dalam transaksi penyaluran solar subsidi.

“Karena itu dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Ini juga menjadi teguran bagi pemilik SPBU,” ujarnya.

Selain dugaan penyimpangan distribusi, DPRD turut menyoroti kendaraan yang diduga tidak aktif pajak namun masih menikmati BBM subsidi.

“Kendaraan yang taat pajak tentu memenuhi kewajiban. Tetapi ada kendaraan yang pajaknya tidak aktif justru ikut menikmati subsidi. Ini menjadi perhatian bersama,” katanya.

DPRD juga meminta penertiban terhadap pelangsir dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan dampak sosial di masyarakat.

“Penertiban harus dilakukan perlahan dan teratur supaya tidak memicu persoalan baru,” lanjutnya.

Monitoring di SPBU Pagatan Kusan Hilir dihadiri Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu H. Bobi Rahman, Ketua Komisi II H. Andi Erwin Prastya, Ketua Bapemperda Harmanuddin, Ketua Fraksi PDIP I Wayan Sudharma, anggota Komisi I H. Irin, Camat Kusan Hilir, Polsek Kusan Hilir, Koramil Kusan Hilir, Dinas Perhubungan, serta Pengawas SPBU Pagatan Nurlang.

Sementara monitoring di SPBU Sungai Loban turut dihadiri unsur DPRD, kecamatan, TNI-Polri, Dinas Perhubungan, dan pengawas SPBU setempat.

Namun demikian, kegiatan monitoring tersebut berlangsung tanpa pelibatan wartawan di lapangan. Staf Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Azis Siswanto, menjelaskan kegiatan dilakukan secara mendadak sehingga media belum sempat dilibatkan.

Meski tidak hadir langsung di lokasi, media tetap memperoleh informasi melalui dokumentasi, rekaman, dan naskah kegiatan dari pihak internal yang mengikuti monitoring.

Sebagai bentuk upaya menjaga keberimbangan pemberitaan dan keterbukaan informasi publik, pihak media juga telah berupaya meminta izin kepada pemilik maupun pengelola SPBU untuk melakukan pengambilan dokumentasi langsung di lokasi. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan maupun konfirmasi resmi dari pihak pengelola SPBU terkait permohonan tersebut.”(Hallion)