ASN
DPR RI
DPRD
Ekonomi
Headline
Hukum
Imigrasi
Jawa Barat
Jurnal Bekasi
Jurnal Nusantara
KemenIMIPAS
Kementerian Imigrasi & Pemasyarakatan
Nasional
Pelatihan
Pelayanan
Pemasyarakatan
Pemkot Bekasi
Prestasi
Purnabakti
Rudenim
SATGAS HAJI
Skytrax
TIMPORA
TanBu – mediakota-online.com
DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan monitoring penyaluran BBM subsidi ke sejumlah SPBU di Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (8/5/2026), tanpa melibatkan wartawan maupun media yang sehari sebelumnya hadir meliput rapat resmi pembahasan distribusi BBM di kantor DPRD.
Monitoring dilakukan di SPBU Pagatan dan SPBU Sungai Loban sebagai tindak lanjut rapat kerja Komisi II DPRD Tanah Bumbu bersama pihak Pertamina Patra Niaga, pengelola SPBU, Organda, dan unsur pemerintah daerah.
Padahal sebelumnya, sejumlah wartawan hadir dan mengikuti jalannya rapat pembahasan distribusi BBM subsidi yang berlangsung di ruang rapat DPRD Tanah Bumbu. Namun saat monitoring lapangan digelar, media tidak mendapatkan informasi maupun undangan peliputan.
Staf Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Azis Siswanto mengakui monitoring dilakukan secara mendadak sehingga media tidak sempat dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
Meski tanpa kehadiran wartawan di lapangan, informasi monitoring akhirnya tetap diperoleh media melalui naskah, dokumentasi, serta rekaman kegiatan yang dikirim dari Staf Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang mengikuti langsung seluruh rangkaian monitoring.
Dalam monitoring tersebut, DPRD menyoroti dugaan permainan distribusi solar subsidi hingga aktivitas pelangsir BBM yang dinilai masih terjadi di lapangan.
Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu H. Bobi Rahman mengatakan penggunaan BBM subsidi di daerah terus meningkat dan perlu pengawasan serius.
“Pemerintah pusat memang sudah memberikan subsidi, tetapi mengapa harga tetap naik semuanya. Sekarang ini penggunaan BBM semakin banyak, apalagi banyak digunakan untuk aktivitas tambang emas,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD tidak ingin aturan diterapkan secara berlebihan kepada masyarakat kecil, namun dugaan permainan distribusi BBM subsidi tetap harus ditindak.
“Kalau memang ada yang memberi kelonggaran, yang penting jangan berlebihan. Namun memang selama ini ada dugaan permainan dalam penyaluran solar subsidi,” katanya.
Menurutnya, persoalan tersebut telah dibahas secara resmi bersama pihak terkait dan DPRD meminta adanya langkah tegas bila ditemukan pelanggaran di lapangan.
“Kemarin juga sudah kami masukkan dalam pembahasan bahwa apabila operator bermain-main dengan harga minyak solar subsidi, maka akan dilakukan penindakan,” tegasnya.
DPRD juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap distribusi BBM di SPBU menyusul adanya indikasi beban operator mencapai satu hingga dua liter per transaksi.
“Karena itu dilakukan pembongkaran dan pemeriksaan semuanya di sini. Ini juga menjadi teguran bagi pemilik SPBU,” ujarnya.
Selain itu, DPRD menyoroti kendaraan yang tidak aktif pajak namun masih diduga menikmati BBM subsidi.
“Kita semua membayar pajak, baik mobil pribadi, Fortuner, Pajero, maupun kendaraan kepala dinas semuanya bayar pajak. Sementara kendaraan bodong tidak membayar pajak, tidak hidup surat pajaknya, tetapi justru ikut menikmati subsidi,” katanya.
Turut hadir dalam monitoring di SPBU Pagatan Kusan Hilir antara lain Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu H. Bobi Rahman, Ketua Komisi II H. Andi Erwin Prastya, Ketua Bapemperda Harmanuddin, Ketua Fraksi PDIP I Wayan Sudharma, anggota Komisi I H. Irin, Camat Kusan Hilir, Polsek Kusan Hilir, Koramil Kusan Hilir, Dinas Perhubungan, serta Pengawas SPBU Pagatan Nurlang (64.721.01).
Sementara monitoring di SPBU Sungai Loban turut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu H. Bobi Rahman, Ketua Komisi II H. Andi Erwin Prastya, Ketua Bapemperda Harmanuddin, Ketua Fraksi PDIP I Wayan Sudharma, H. Irin, Camat Sungai Loban, Koramil Sei Loban, Polsek Sei Loban, Dinas Perhubungan, serta Pengawas SPBU Sungai Loban Abdullah (64.721.15).
Kasubag Fasilitasi dan Penganggaran Sekretariat DPRD Tanah Bumbu Dewi Rosana turut mendampingi kegiatan bersama staf Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dan Staf Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Azis Siswanto.
Sebagai bentuk keterbukaan informasi dan menjaga keberimbangan pemberitaan, pihak media juga berupaya meminta izin kepada pemilik maupun pengelola SPBU untuk melakukan pengambilan dokumentasi foto dan video secara langsung di lokasi monitoring. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban maupun konfirmasi resmi dari pihak pemilik SPBU terkait permohonan izin tersebut.
[Halion]