• Ming. Feb 9th, 2025

MEDIA KOTA Online

Sarana Informasi Rakyat

Hindari Polemik Relokasi, Informasi Teknis Revitalisasi Pasar Pancasila Harus Tersampaikan

ByRedaktur

Apr 20, 2021

Tasikmalaya, Media Kota

Pasca pertemuan Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya dengan Himpunan Pedagang Pasar Pancasila (Hippala) tanpa kehadiran Persatuan Pedagang Kakil Lima Pancasila (PPKP) di Aula PPIK, selasa (16/3/2021) mesti segera diambil jalan keluar, jangan sampai persoalan yang terjadi menghambat proses revitalisasi Pasar pancasila

Pemasangan spanduk penolakan pembangunan kios-kios untuk relokasi di dalam terminal pancasila yang mengacu kepada skema akhir (hasil pertemuan), menandai belum adanya pemahaman dan kesepakatan bersama dalam relokasi serta tujuan revitalisasi pasar

“Ini bentuk keseriusan warga PKL  dalam memperjuangkan sektor ekonominya agar dapat dihargai. Mereka berjualan untuk menghidupi keluarganya,” ungkap Ketua PKL Subuhan Aay Suhara di terminal pancasila, kamis (18/3/2021)

Secara prinsif, pihaknya mendukung penuh pembangunan Pasar Pancasila berdasarkan pada kepentingan umum. Namun seiring waktu, konsep awal yang menempatkan 170 PKL dalam terminal pancasila dari 328 PKL di Pasar Pancasila, tanpa diajak komunikasi dialihkan dan dialokasikan bagi pedagang kios yang terhimpun dalam Hippala (dilihat dari skema akhir)

“Awalnya kondusif, saya menyadari keberadaan kami (PKL) beda dengan pemilik kios. Kami resah karena hampir seluruh tempat PKL di dalam terminal ditempati Hippala,” ujarnya

Dihubungi lewat WhatApp, Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Andi Warsandi akan meminta Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya menyelesaikan polemik relokasi pasar agar pembangunan/revitalisasi Pasar Pancasila dapat berjalan sesuai dengan rencana jangan sampai batal atau tertunda lagi

Dia berharap, semua pihak ; pedagang kios, PKL dan warga sekitar harus bisa memahami manfaat dari revitalisasi dan tujuan relokasi serta informasi teknis harus tersampaikan kepada pihak terkait supaya muncul pemahaman bersama

“Dinas KUMKM Perindag harus bergerak menyelesaikan segala persoalan di lapangan. Segalanya harus dipersiapkan dengan matang,” harap Andi Warsandi

Sementara, anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya H. Murjani SE, MM memandang kegiatan ekonomi sektor informal pedagang kaki lima (PKL) terbukti dapat menggerakkan ekonomi riil masyarakat ditengah kondisi sulitnya mencari lapangan kerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK)

Konsep pemberdayaan PKL, terang Murjani harus memiliki sense of crisis dan Perda pemberdayaan PKL dapat diterapkan secara maksimal sehingga mempunyai bentuk ideal yang diterapkan di lapangan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap keberadaan PKL. “PKL memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Jangan dimatikan, langkah baik adalah melalui pembinaan dan optimalisasi pemberdayaan,” pungkasnya @ Ayi Darajat